Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Dewan Jatim Pangkas Anggaran Tak Produktif, Kekuatan APBD 2016 Minim

 
17 September 2015

Dewan Jatim Pangkas Anggaran Tak Produktif, Kekuatan APBD 2016 Minim


Wakil Ketua DPRD Jatim Tjutjuk Sunaryo meminta Pemprov Jatim melakukan penataan semaksimal mungkin kekuatan APBD Jatim Tahun Anggaran 2016 untuk kepentingan rakyat. Desakan ini, dilakukan karena kekuatan anggaran Provinsi Jatim sangat kecil, setelah terjadi devisit anggaran yang mencapai Rp 759 miliar. Minimnya anggaran itu jika tidak
dimanfaatkan secara baik justru akan membuang-buang anggaran saja dan tidak akan bermanfaat untuk rakyat.


Ketatnya pengawasan anggaran ini, terkait kinerja SKPD yang dinilai banyak salah sasaran. Tak hanya itu, serapan anggaran juga relatif kecil ditambah kekuatan APBD 2016 untuk SKPD di lingkungan Pemprov. Jatim diprediksi hanya sebesar Rp2,6 triliun.


“Sehingga perlu dilakukan penataan sebagus mungkin. Agar kekuatan anggaran mampu mengawal kepentingan kerakyatan,” terang Tjutjuk.


Politisi Partai Gerindra ini juga manganggap, dengan kekuatan APBD yang minimal, kebijakan pemangkasan anggaran di semua SKPD sangat perlu. “Saat ini adalah tahun penghematan. Jadi harus ditata betul. Program kegiatan harus menggunakan skala prioritas,”tandas dia.


Kebijakan dewan Jatim untuk memprioritaskan kebutuhan anggaran, dipastikan akan menghambat keingginan Dinas PU Bina Marga didalam rencana usulan anggaran APBD 2016. Diantaranya, rencana Dinas PU Bina Marga Jatim untuk membeli peralatan proyek baru senilai Rp 60 miliar, dipastikan bakal kandas. Meskipun sebelumnya anggota Komisi D DPRD Jatim menyetujui usulan penambahan anggaran ini.


Terpisah, Gubernur Jawa Timur Soekarwo menegaskan melarang seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mengajukan tambahan anggaran yang sifatnya tidak produktif untuk kesejahteraan rakyat.

 

Soekarwo juga memastikan, bahwa pada APBD 2016 nanti tidak ada SKPD yang mendapat tambahan anggaran. Bahkan untuk infrastruktur jalan pun tidak ada tambahan. Sebaliknya, yang ada hanya anggaran yang bersifat pemeliharaan saja. “Ini zaman sulit kok minta tambahan anggaran, itu tidak mungkin. Saya pastikan selama 2016 tidak ada pembangunan
struktur jalan. Termasuk pembangunan JLS (Jalan Lintas Selatan) juga mengkrak karena tidak ada uangnya,” ujar Gubernur Jawa Timur Soekarwo.


Bahkan Gubernur tidak melibatkan SKPD pada penyusunan draf R APBD 2016. Dirinya mengaku sengaja menyusun sendiri APBD 2016 kerena tidak ingin programnya meleset dari sasaran.


Dia khawatir, ketika SKPD menyusun anggaran sendiri, maka akan mengikutkan program yang bersifat keinginan. Namun, jika dirinya sendiri yang menyusun APBD, maka dipastikan program yang dibuat adalah program prioritas. Terutama berkaitan dengan penanggulangan krisis yang kini tengah melanda.


Atas kebijakan ini, Soekarwo bahkan mewarning para petinggi SKPD. Mereka yang tidak setuju akan dimutasi. “Jika kebijakan ini dianggap monopoli Gubernur, ya silahkan kepala SKPD yang protes nyalon menjadi Gubernur. Yang punya mandat itu Gubernur. Kalau dia ingin ngatur APBD, ya ikut pemilihan Gubernur,” katanya. (Eko P)

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved