Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

6,8 Juta UMKM Jatim Digrojok Rp 400 M, Intenvensi Hadang Krisis Ekonomi

 
06 Oktober 2015

6,8 Juta UMKM Jatim Digrojok Rp 400 M, Intenvensi Hadang Krisis Ekonomi

Kredit murah untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sebesar Rp 400 miliar dipastikan aman dan beresiko. Selain konsep sudah matang, rencana tersebut juga sudah disetujui Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Selain itu, DPRD Jatim juga ikut mendorong agar dana ratusan miliar untuk pertumbuhan 6,8 juta UMKM berjalan secara merata. Sebab selama ini, tidak banyak UMKM mendapat sentuhan dari tangan Pemerintah.

Wakil Ketua DPRD Jatim, Tjutjuk Sunario mengatakan, kepentingan mengawal keberadaan UMKM saat ini, masuk dalam agenda penting politik anggaran APBD Jatim Tahun Anggaran 2016. Ditengah kondisi ekonomi yang serba sulit, pertumbuhan UMKM sangat bergantung pada kekuatan dan perhatian Pemerintah. Karena itu, perhatian terhadap UMKM bukan hanya yang sudah berjalan. “Namun UMKM yang baru tumbuh juga memerlukan perhatian dari Pemerintah,” terang Tjutjuk.

Politisi Partai Gerindra ini, berharap kebutuhan anggaran yang disampaikan untuk UMKM, diharapkan sesuai sasaran. Karena lembaga Dewan tidak meginginkan,  dana yang disiapkan APBD tidak  mengundang kecemburuan sosial bagi sektor lain. “Karena memang, masih banyak sektor lain yang juga membutuhkan perhatian.

Meski saat ini, pertumbuhan UMKM menjadi perhatian prioritas. “Jika penyalurannya tidak pas maka dananya kan juga eman,” tambahnya.

Sementara itu,  Gubernur Jatim Soekarwo memastikan rencana kredit murah Rp 400 miliar kepada UMKM telah final. Selain konsep sudah matang, rencana program tersebut juga sudah disetujui Otoritas Jasa Keuangan (OJK). “Ini OJK sudah ngecek dan disetujui. Lalu apa yang mau diragukan lagi,”tegas Soekarwo.

Soekarwo menjelaskan, kucuran kredit Rp 400 miliar kepada UMKM adalah bentuk intervensi Pemerintah Daerah menahan krisis. Pihaknya tidak ingin ekonomi masyarakat terus melemah dan pengangguran bertambah. Karenanya, sektor produksi, terutama UMKM kelas bawah dibantu.

Konsepnya sudah jelas, kredit itu nanti akan disalurkan oleh Bank Perpkreditan Rakyat (BPR) melalui Bank Jatim. Maksimal besarnya Rp 20 Juta/UMKM. Syaratnya, UMKM itu terdata dan sehat. Sehingga bisa mengembalikan pinjaman,”jelas Soekarwo seusai rapat Paripurna Penyampaian Nota R APBD 2016 kemarin.

Karena itu, tidak semua UMKM mendapat jatah pinjaman tersebut. Selain sehat dan berskala kecil, UMKM tersebut juga berupa UMKM primer. Artinya unit usaha yang memproduksi bahan mentah menjadi bahan setengah jadi. Bukan unit usaha skunder atau bahkan tersier yang sudah mengolah barang jadi. “Pilihan ini diambil karena UKM primer butuh sekali sentuhan. Mereka perlu meningkatkan daya saing. Karena itu kualitas produk harus bagus, biaya produksi harus murah dan distribusi barang cepat. Nah, intervensi Pemerintah diperlukan untuk itu,”urainya.

Soekarwo optimitis, begitu kredit Rp 400 miliar itu berjalan, maka sector UMKM akan kuat dan ekonomi masyarakat Jatim kembali stabil. Dia mengalkulasi, dengan suntikan dana Rp20 juta/UMKM, maka setiap unit usaha akan mengangkat dua tenaga kerja baru. Ini karena produksi akan bertambah.

Terkait kekhawatiran terjadinya kredit macet, Soekarwo telah mengantisipasinya. Di antaranya adalah memilih UKM yang benar-benar produktif dan sehat. Mereka rutin berproduksi, audit keuangannya bagus dan bisa dipertanggungjawabkan. “Karenanya akan dicek betul calon penerima pinjaman ini,”katanya.

Strategi lain adalah dengan menyalurkan pinjaman lewat Badan Usaha Milik Daerah (BPR). Sebab, bilamana terjadi sesuatu (kredit macet) maka akan diganti oleh APBD. “Semua ini sudah kami perhitungkan. Jadi akan aman pinjaman ini,”tegasnya.

Terpisah Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jatim I Made Sukartha menambahkan, BPR penyalur kredit UMKM juga akan diseleksi betul oleh OJK. Ini untuk memastikan bahwa mereka adalah bank yang kredibel dan layak menyalurkan kredit. “Jadi tidak sembarangan. OJK akan menyeleksi apakah BPR itu layak atau tidak. Sehingga uang APBD ini akan benar-benar aman,”kata mantan Kepala Biro Perekonomian Setdaprov. Jatim ini. (Hidayat)

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved