Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Legalitas Rp 400 M Dipertanyakan, DPRD - Pemprov tak Kompak Dana UMKM

 
09 Oktober 2015

Legalitas Rp 400 M Dipertanyakan, DPRD - Pemprov tak Kompak Dana UMKM

 

Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jatim mempertanyakan legalitas program Gubernur Jatim menggelontorkan anggaran sebesar Rp 400 miliar untuk Bank UMKM dalam R APBD 2016.  Banggar khawatir, legalitasnya masih lemah akan berpengaruh pada proses hukum di kemudian hari. Kekhawatiran ini, disampaikan Anwar Sadad anggota Banggar DPRD Jatim, Jum’at (9/10).

 

Anwar Sadad menyampaikan, di dalam kondisi ekonomi yang terus melemah seperti saat ini, sangat dibutuhkan program yang bisa menopang pelaku Usaha Mikro. Kecil dan Menengah   (UMKM) dan gelontoran anggaran sebesar Rp 400 miliar untuk UMKM itu bagus, tapi legalitasnya harus jelas.

 

“Selain itu tidak ada jaminan dari Gubernur, anggaran itu akan tepat sasaran, karena seperti program Bank Tani di APBD 2015 lalu terdapat gelontoran anggaran sebesar Rp 200 miliar ternyata dalam realisasinya tidak tepat sasaran,” kata Anwar Sadad.

 

Dengan kejadian bantuan program Bank Tani, lanjut politisi Partai Gerindra ini, akan mempengaruhi kepercayaan rakyat terhadap pelayanan Pemprov pada masyarakat. Untuk itu, ia mengingatkan agar Pemprov tetap mengawal kepentingan rakyat, agar tepat sasaran.

 

Sebelumnya, Gubernur Soekarwo memastikan rencana kredit murah Rp 400 miliar kepada UMKM final. Selain konsep sudah matang, rencana program tersebut juga sudah disetujui Otoritas Jasa Keuangan (OJK). “Ini OJK sudah ngecek dan disetujui. Lalu apa yang mau diragukan lagi,”tegas Soekarwo.

 

Soekarwo sendiri mengaku optimitis, begitu kredit Rp 400 miliar itu berjalan, maka sektor UMKM akan kuat dan ekonomi masyarakat Jatim kembali stabil. Dia mengalkulasi, dengan suntikan dana Rp20 Juta/UMKM, setiap unit usaha akan mengangkat dua tenaga kerja baru. Ini karena produksi akan bertambah. Terkait kekhawatiran terjadinya kredit macet, Soekarwo telah mengantisipasinya. Di antaranya adalah memilih UKM yang benar-benar produktif dan sehat. Mereka rutin berproduksi, audit keuangannya bagus dan bisa dipertanggungjawabkan. “Karenanya akan dicek betul calon penerima pinjaman ini,”katanya.

 

Mantan Sekdaprov. Jatim ini menjelaskan, kucuran kredit Rp 400 miliar kepada UMKM adalah bentuk intervensi Pemerintah Daerah menahan krisis. Pihaknya tidak ingin ekonomi masyarakat terus melemah dan pengangguran bertambah. Karenanya, sektor produksi, terutama UMKM kelas bawah dibantu.

 

“Konsepnya sudah jelas, kredit itu nanti akan disalurkan oleh Bank Perkreditan Rakyat (BPR) melalui Bank Jatim. Maksimal besarnya Rp 20 Juta/UMKM. Syaratnya, UMKM itu terdata dan sehat. Sehingga bisa mengembalikan pinjaman,” jelas Soekarwo.

 

Karena itu, tidak semua UMKM mendapat jatah pinjaman tersebut. Selain
sehat dan berskala kecil, UMKM tersebut juga berupa UMKM primer. Artinya unit usaha yang memproduksi bahan mentah menjadi bahan setengah jadi. Bukan unit usaha skunder atau bahkan tersier yang sudah mengolah barang jadi. “Pilihan ini diambil karena UMKM primer butuh sekali sentuhan. Mereka perlu meningkatkan daya saing. Karena itu kualitas produk harus bagus, biaya produksi harus murah dan distribusi barang cepat. Intervensi Pemerintah diperlukan untuk itu,”urainya. (Hidayat)

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved