Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Banggar Ingatkan Kredit UMKM, Tak Ada Payung Hukum

 
10 Oktober 2015

Banggar Ingatkan Kredit UMKM, Tak Ada Payung Hukum

Upaya Pemprov. Jatim mendorong Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Jawa Timur terus disoroti Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jatim. Kali ini, Banggar menuding rencana pengucuran kredit Rp 400 miliar untuk UMKM dituding tidak ada payung hukum dan terancam muncul persoalan dibelakang hari. Atas problem itulah, menurut Anik Maslachah, Banggar DPRD tidak akan menyetujui rencana Gubernur tersebut, sebelum melengkapi persyaratan sebagai Payung Hukum.

Anggota Banggar, Abdul Halim mengatakan selain problem regulasi, analisa keuangan dan SOP, program tersebut juga rawan penyimpangan. Pasalnya, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kabupaten/Kota yang ditunjuk sebagai mitra (penyalur), jumlahnya terbatas. Sehingga sulit menjangkau UKM di wilayah pinggiran.

“Kalau BPR nya saja ada di pusat  Kota, lalu bagaimana mereka menjangkau UKM di kawasan pinggiran? bisa-bisa malah bukan UKM yang menerima. Apalagi jumlah BPR milik pemerintah daerah juga terbatas jumlahnya,” kata Abdul Halim.

Politisi Partai Gerindra ini, menegaskan, atas problem itulah, Banggar DPRD tidak lantas menyetujui rencana Gubernur tersebut. Sebaliknya, Banggar akan menunggu kelengkapan krusial pengucuran dana UMKM tersebut.

Sementara  Anik Maslachah, anggota Baggar mencurigai, program kredit UMKM tersebut ternyata tidak ada legal standning atau cantolan hukum. Jika dipaksakan, maka pogram pro rakyat tersebut terkesan hanya pencitraan. “Program ini memang bagus karena bertujuan membantu pemulihan ekonomi. Tetapi, kalau legal standing untuk untuk program ini tidak ada, maka akan menjadi masalah, ”tegas Anik Maslachah, Sabtu (10/10).

Pihaknya tidak ingin program pinjaman lunak kepada para UMKM justru hanya menjadi program pencitraan Pemerintah Provinsi. “Dan tidak memberi dampak positif bagi peningkatan ekonomi di Jawa Timur, terutama sector UMKM,” terang dia.

Anik menjelaskan, investasi melalui perbankan memerlukan payung hukum jelas. Berdasarkan Permendagri 21/2011 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, untuk investasi janka pendek (maksimal 12 bulan) cukup mengunakan Peraturan Gubernur. “Namun, bila investasi tersebut jangka panjang (lebih dari 12 bulan) maka minimal memerlukan Peraturan Daerah (Perda). Regulasi inilah yang tidak disiapkan oleh Gubernur sebagai cantolan program pinjaman lunak tersebut,” kata politisi perempuan asal Sidoarjo ini serius.

Lanjut Anik, melihat kondisi perekonomian yang terus terpuruk, kecil kemungkinan UMKM bisa mengembalikan pinjaman tersebut dalam waktu kurang dari satu tahun. “Bayangkan saja. Apakah mungkin nasabah (UKM) bisa melunasi utang tersebut dalam waktu satu tahun?bila demikian, berarti malah membertakan,”sindirnya.

Di luar problem regulasi, rencana program pinjaman tersebut lanjut Anik juga belum dilengkapi hasil analisa keuangan dari akademisi. Sehingga pemanfaatan anggaran APBD untuk pinjaman tersebut belum terukur. “Problem lain, sampai sekarang juga belum jelas Standart Operasional dan Prosedur (SOP) atas program tersebut. Misalnya, berapa jumlah UKM yang akan menerima, persyaratannya, hingga validasi atas UKM tersebut,”tutur Anggota Komisi C DPRD Jatim itu.

Sementara itu, Direktur Bank UMKM Provinsi Jatim Subawi menampik tudingan DPRD tersebut. Menurutnya, program tersebut murni untuk membantu pelaku usaha kecil, dan bukan sebagai pencitraan. “Ini adalah niat baik pak Gubernur dalam rangka memulihkan kondisi ekonomi,”katanya.

Terkait problem regulasi yang dipertanyakan Banggar DPRD, Subawi memaklumi. Namun, pihaknya memastikan bahwa kucuran pinjaman tersebut tidak akan lebih dari 12 bulan. Sehingga cukup hanya Pergub saja. “Wong ini lho pinjam sementara. Uang akan kembali,”dalih Subawi. (Nurul)

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved