Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

DPRD Janji Bentuk Pansus Tambang, 15 Oktober 2015

 
09 Oktober 2015

DPRD Janji Bentuk Pansus Tambang, 15 Oktober 2015

DPRD Jatim akan memenuhi janjinya untuk mengusut tuntas kongkalikong usaha tambang illegal yang ada di Jatim dalam sebuah Panitia Khusus. Setidaknya tanggal 15 Oktober 2015 mendatang, susunan Anggota Pansus  pertambangan ini akan resmi mulai bekerja.

Hingga Kamis (8/10), Fraksi- Fraksi sudah mulai menyusun nama-nama calon Anggota Pansus. Dari 9 Fraksi, baru dua Fraksi yang menetapkan nama calon ke Pimpinan Dewan. Diantaranya, Fraksi Golkar yang mengusulkan nama Sahat Tua  P. Simanjuntak dan H.M.Hasan Irsyad, kemudian dari Fraksi PKB mengusulkan nama Thoriqul Haq dan Miftahul Ulum.

Nama-nama Anggota Pansus ini akan dibacakan pada Sidang Paripurna di DPRD Jatim, tgl. 15 Oktober 2015 mendatang.” Dari Fraksi partai Demokrat belum. Tapi secepatnya akan kita kirim dua nama sebagai Anggota Pansus Pertambangan,”terang Achmad Iskandar, penasehat Fraksi partai Demokrat DPRD Jatim itu,kemarin.

Wakil Ketua DPRD Jatim ini menambahkan, semua Pimpinan Dewan sepakat dengan pembentukan Pansus Tambang yang akan menindaklanjuti persoalan-persoalan mineral dan logam di Jawa Timur.

Sebab, selama ini tambang illegal sangat merugikan lingkungan bahkan keuangan negara, khususnya dari pajak dan retribusi. Ada juga yang tambang yang berdampak pada persoalan sosial masyarakat, seperti mengakibatkan meninggalnya warga karena menolak pertambangan.” Penataan tambang bukan hanya karena kasus lumajang. Tetapi dilakukan pada seluruh potensi tambang di Jawa Timur,’’terang Iskandar.

Oleh karena itu, lanjut Achmad Iskandar, pihaknya mendorong agar Pansus Tambang nantinya, memanggil 38 Kepala Daerah se Jawa Timur untuk ikut menata persoalan dan potensi tambang. Sebab, selama ini keberadaan tambang harus mampu menjadi berkah bagi masyarakat, bukan malah menjadi musibah.” Pansus itu bagus untuk kanalisasi permasalahan. Tapi jangan distop semuanya sebab nanti tidak ada pembangunan. Padahal di satu pihak Pemerintah mendorong  penyerapan anggaran. Kalau tidak ada pembangunan pengangguran akan semakin meningkat,”ujar dia.

Sebelumnya, Gubernur Jatim, Soekarwo mengatakan penegakan hukum diperlukan, agar pengelolaan tambang tidak merugikan kepentingan rakyat. Usulan pansus dilakukan agar tragedi kekerasan tidak lagi terjadi.

Untuk itu, Pansus nanti didorong melakukan pendataan terhadap seluruh tambang baik legal maupun illegal yang berada di Jawa Timur.

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved