Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Komisi A : Dorong Adanya Perda Bantuan Hukum bagi Warga Miskin

 
05 April 2013

Suara Indrapura : Guna memberikan perlindungan hukum bagi warga miskin di Jatim secara maksimal, komisi A DPRD Jatim mendorong agar Perda No 7/2012 tentang Bantuan Hukum bagi Warga Miskin bernar-benar diterapkan.

Peraturan Daerah tersebut untuk membela kepentingan warga miskin saat menghadapi perkara hukum. Pasalnya, selama ini warga miskin berasumsi perkara hukum merupakan momok menakutkan dan harus menyediakan banyak uang untuk menuntaskannya. “Berawal dari keresahan masyarakat miskin  ini, komisi A mendorong adanya perda bantuan hukum. Dimana pemerintah mempunyai kewajiban membela warga negaranya  di hadapan hukum, jika masyarakat tersebut tidak mampu secara anggaran atau dikatakan miskin,” terang Sabron Djamil Pasaribu, Jum’at (23/3) saat menggelar  sosialisasi di hadapan akademis, praktisi hukum dan pengacara.

Pada kesempatan yang sama, anggota Komisi A DPRD Jatim, Jalaludin Alham mengatakan, bagi mereka yang terkena masalah hukum cukup menunjukkan surat keterangan miskin dari kelurahan atau pemerintah desa. Masyarakat miskin yang berperkara hukum akan mendapatkan bantuan hukum dari pemerintah hingga perkara yang menimpa mereka berkekuatan tetap. “Bantuan hukum secara cuma-cuma ini, diberikan sampai perkaranya berkekuatan hukum tetap. Sehingga akan dilakukan hingga perkara masuk ke Mahkamah Agung,” tegas politisi partai Demokrat yang bersiap maju ke DPR RI.

Anggota Komisi A DPRD Jatim lainnya, Sahat Tua Simandjuntak mengatakan harus ada koordinasi kuat antar lembaga pemerintah agar tidak terjadi benturan anggaran antar pemerintah daerah dengan pemprop. “Ini agar tidak ada tumpang tindih persoalan pembiayaan perkara hukum yang harus di back-up pemerintah daerah maupun pemprop,” kata politisi asal fraksi partai Golkar.

Kebutuhan anggaran yang diberikan pemerintah tersebut, berupa kebutuhan pembiayaan selama warga miskin tersebut berperkara. “Oleh karenanya untuk mendapatkan bantuan hukum, calon penerima bantuan hukum harus mengajukan permohonan bantuan hukum secara terrulis atau lisan kepada pemberi bantuan hukum,” imbuh Sahat. (Noni)

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved