Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Tak Ada Payung Hukum, Kredit UMKM Dinilai Hanya Pencitraan

 
12 Oktober 2015

Tak Ada Payung Hukum, Kredit UMKM Dinilai Hanya Pencitraan

Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jatim kembali beraksi atas rencana kredit murah untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Jawa Timur (Jatim). Pasalnya, program insentif untuk para pelaku usaha kecil senilai Rp 400 miliar tersebut ternyata belum ada cantolan hukumnya.” Program ini memang bagus karena bertujuan membantu pemulihan ekonomi.

Tetapi, kalau legal standing untuk program ini tidak ada, maka akan menjadi masalah,” tegas anggota Banggar DPRD Jatim Anik Maslachah sesuai rapat Paripurna tentang pendapat Banggar ataas R APBD jatim 2016 kemarin.

Pihaknya tidak ingin program pinjaman lunak kepada para UMKM justru hanya menjadi program Pencitraan Pemerintah Provinsi, dan tidak member dampak positif bagi peningkatan ekonomi di Jatim terutama sektor UMKM. Anik menjelaskan, investasi melalui perbankan (Linkcage Bank) memerlukan payung hukum yang jelas.

Berdasarkan Permendagri 21/2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, untuk investasi jangka pendek (maksimal 12 bulan) cukup menggunakan Peraturan Gubernur. Namun, bila investasi tersebut jangka panjang (lebih dari 12 bulan) maka minimal memerlukan Peraturan Daerah (Perda).

Regulasi inilah, kata Anik yang tidak disiapkan oleh Gubernur sebagai cantolan program pinjaman lunak tersebut. Padahal, kecil kemungkinan UMKM bisa mengembalikan pinjaman tersebut dalam waktu kurang dari satu tahun.” Bayangkan saja, apakah mungkin nasabah (UMKM) bisa melunasi utang tersebut dalam waktu satu tahun tahun.”sindirnya.

Sementara itu, Direktur Bank UMKM Provinsi Jatim Subawi menampik tudingan DPRD tersebut. Menurutnya, program tersebut murni untuk membantu pelaku usaha kecil, dan bukan sebagai pencitraan.” Ini adalah niat baik pak Gubernur dalam rangka memulihkan kondisi ekonomi,” katanya.

Terkait problem regulasi yang dipertanyakan Banggar DPRD, Subawi memaklumi. Namun, pihaknya memastikan bahwa kucuran pinjaman tersebut tidak akan lebih dari 12 bulan.

 

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved