Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Raperda APBD TA 2016, Perkuat Pembangunan Tiga Sektor

 
21 Oktober 2015

Raperda APBD TA 2016, Perkuat Pembangunan Tiga Sektor

Turunnya ekonomi Jawa Timur per Triwulan II 2015, dengan posisi 4,67 % dari tahun-tahun sebelumnya, yang didasarkan pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai indicator pertumbuhan ekonomi. Pada sector pertumbuhan ada yang mengalami penurunan, namun tidak pada sector pengolahan, perdagangan dan pertanian. Hal ini, memberikan
peluang untuk lebih mengoptimalkan pembangunan di ketiga sector tersebut, sehingga bisa terjadi kemungkinan peningkatan PDRD  lebih besar dan mampu mengimbangi PDRB sector lainnya.

Dikatakan Wakil Ketua DPRD Jatim, Tjutjuk Sunario, mencermati kondisi anggaran Pendapatan Daerah Provinis Jawa Timur, perlu kebijakan umum diarahkan pada peningkatan target daerah, dengan mengembangkan kebijakan Pendapatan Daerah yang dapat diterima masyarakat, partisipatif, bertanggungjawab dan berkelanjutan dan perluasan sumber-sumber penerimaan daerah atau ekstensifikasi sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam undang-undang.

 

“Diperlukan strategis dan priortas untuk memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dilakakukan melalui rencana kerja, berupa pengembangan kebijakan pendapatan daerah dengan penagihan piutang pajak daerah, optimalisasi kegiatan sosialisasi ke masyarakat sehingga terbentuk kesadaran hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara melalui keterlibatan pembayaran pajak,” terang Tjutjuk.

 

Politisi Partai Gerindra ini, menegaskan selain itu Pemerintah juga harus melakukan perluasan dan peningkatan sumber penerimaan dan pembiayaan daerah dengan mewujudkan pelayanan public yang baik, terpercaya dan transparan. “Upaya lain dengan meningkatkan sumber daya manusia aparatur potensial, berintegritas, professional serta membangun system kelembagaan yang berbasis kompetensi,” urai dia.

 

Mencermati kondisi kebijakan anggaran, lanjut Tjutjuk mengapresiasi pada konsep efisiensi pengalokasian belanja daerah, efektifitas pemanfaatan belanja daerah, baik belanja yang sifatnya tetap maupun pembiayaan program pembangunan. “Sehingga beban belanja yang dikeluarkan benar-benar memenuhi kaidah system akuntasi yang berorientasi pada pembangunan responsible,”tandasnya.

 

Dengan kemampuan pada Rancangan APBD Provinsi Jawa Timur TA 2015 diperkirakan    Rp 22,239 Trilyun yang terdiri dari pendapatan asli daerah sebesar Rp 15,92 miliar, dana perimbangan Rp 3,434 miliar dan pendapatan daerah lainnya yang sah Rp 3,712 miliar diperlukan pengetatan kebutuhan belanja. Karena itu, kekuatan belanja daerah pada RAPBD 2016 diperkirakan sebesar Rp 22,627 Trilyun yang dipergunakan untuk belanja tidak langsung sebesar Rp 16,66 trilyun dan belanja langsung sebesar Rp 6,560 triliun.

 

Untuk itu, Tjutjuk mendorong PemprovJatim mampu meningkatkan PAD dari sector lainnya yang sesuai peraturan perundang-undang dengan meningkatkan pemberdayaan masyarakat untuk kepentingan kesejahteraan. Salah satunya adalah dengan beralihnya  ijin tambang dari Kabupaten/Kota ke Provinsi Jawa Timur.

 

Apalagi Pemprov Jatim dan DPRD Jatim telah melakukan evaluasi terhadap 61 tambang di Kabupaten Lumajang, ada golongan tambang B dan tambang C. Termasuk mendorong pembatasan tenaga kerja asing yang harus mentaati peraturan termasuk tidak bisa memakai bahasa Indonesia, dengan melakukan pengawasan ijin tinggal pada tenaga kerja asing.

 

Upaya lain menghindari disparitas, dalam misi RPJMD dengan meningkatkan pembangunan berkelanjutan dengan penataan ruang, dimana pembangunan dalam RTRW harus diwujudkan dalam singkronisasai yang harmonis, dengan melalui pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan rakyat. (Hidayat)

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved