Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Ketua DPRD Jatim Anggap Ancaman KPU Ngawur

 
22 Oktober 2015

Ketua DPRD Jatim Anggap Ancaman KPU Ngawur

Ancaman KPU Jatim yang akan menjadikan status dua Anggota DPRD Jatim, masing-masing Hj. Kartika Hidayati asal PKB dan Sugiri Sancoko asal Partai Demokrat TMS (Tidak Memenuhi Syarat) dikarenakan belum melampirkan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai anggota Dewan, ditanggapi Ketua DPRD Jatim, H. Abdul Halim Iskandar dengan santai.

Menurutnya, seharusnya KPU tidak bersikap arogan dan ngawur. Sebaliknya mereka harus  memilih melakukan jemput bola. Mengingat seseorng yang sudah membuat keputusan untuk maju dalam Pilkada tentunya tidak akan bermain-main dengan jabatannya.

"Jadi saya melihat keputusan ini guyonan. Tidak mungkinlah seorang anggota Dewan/PNS ataupun apa namanya akan bermain-main soal jabatannya, karena mereka sudah mengetahui konsekuensinya. Karenanya, tanpa surat itupun seharusnya KPU sudah tahu. Atau paling tidak melakukan klarifikasi ke kami, tentunya kami akan tunjukan bukti pengiriman berkas ke Mendagri dan tidak perlu ada ancam mengancam seperti ini,"papar pria yang juga Ketua DPW PKB Jatim dengan nada intonasi tinggi, Kamis (22/10).

Menurutnya, sesungguhnya DPRD Jatim sudah mengirimkan surat tersebut dua bulan yang lalu, kalau kemudian KPU menanyakan surat keputusan dari Mendagri, itu tentunya sudah menjadi rana Mendagri, bukan DPRD Jatim lagi. Tapi yang pasti pihaknya sudah memproses pengajuan surat Kartika dan Sugiri untuk pengunduran dirinya dari jabatannya sebagai Anggota DPRD Jatim dan maju dalam Pilkada serentak pada 9 Desember mendatang.

Bagaimana dengan tudingan, jika surat dari Mendagri sengaja disimpan, biar mereka tetap mendapat gaji sebagai wakil rakyat?, menurutnya hal itu tidak mungkin sekaligus tidak masuk akal. Pasalnya, surat dari Mendagri ditembuskan di 20 instansi, dan salah satunya ke Dirjen Keuangan Depdagri. "Mana bisa mereka mencoba mengakali, wong jelas dalam aturannya, mereka masih memiliki hak gaji dan mengikuti agenda kedewanan selama SK Mendagri belum turun. Kalau sudah turun ya otomatis merekapun sudah tidak lagi duduk sebagai wakil rakyat,"tambahnya.

Diakui oleh Abdul Halim Iskandar jika konsekuensi bagi mereka sangatlah berat jika melanggar aturan yaitu bisa dihukum pidana dengan tudingan pemanfaatan jabatan dan bisa-bisa uang yang dipakai harus dikembalikan. Tapi lebih dari itu, tentunya Mendagri otomatis tidak akan mencairkan gaji mereka seiring sudah turunnya SK Mendagri tentang penetapan seorang Pejabat yang mundur dari jabatannya akibat maju dalam Pilkada. (Siti).

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved