Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Dilantik Anggota DPRD Jatim, Suparta Kebut Kesejahteraan Rakyat

 
02 November 2015

Dilantik Anggota DPRD Jatim, Suparta Kebut Kesejahteraan Rakyat

Duduk menjadi anggota DPRD Jatim melalui Pergantian Antar Waktu (PAW) membuat Drs. H. Suparta, MSc, anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dituntut cepat berinteraksi dengan kalangan politisi Indrapura. Upaya ini, disampaikan Drs H Suparta, MM, MSc begitu dirinya resmi menyandang wakil rakyat melalui sidang paripurna istimewa, Jum’at (30/10). Sejumlah agenda kedewanan melalui Dapil (Daerah Pilihan ) Sembilan Gresik-Lamongan, siap dia lakukan untuk mengawal kesejahterakan rakyat.

 

Di bawah sumpah Pengadilan Tinggi (PT) Surabaya, Suparta duduk sebagai anggota DPRD Jatim melalui SK Mendagri Nomor 161.35-5678 Tahun 2015 menggantikan Kartika Hidayati dengan  SK pemberhentian Nomor 161.35-5677 Tahun 2015.

 

Selain Suparta, DPRD Jatim juga melakukan PAW dengan Nomor 161.35-5656 Tahun 2015 tentang pemberhentian Sugiri Sancoko dan mengangkat Ninik Sulistyaningsih sebagai anggota DPRD Jatim melalui SK mendagri Nomor 161.35-5657 Tahun 2015.

 

Suparta, mantan Kepala Sekolah SMAN 6 Surabaya ini menegaskan pihaknya siap mengawal kepentingan rakyat. Untuk itu, ia mengaku siap cepat belajar begitu duduk sebagai anggota DPRD Jatim periode 2014-2019 menggantikan posisi Kartika Hidayati.

 

“Saya siap mengawal kepentingan rakyat, khususnya di Daerah Pilihan (Dapil) yang selama ini, masih butuh pengawalan untuk mensejahterakan rakyat,”  tandas Suparta.

 

Pengalaman di dunia pendidikan membuat ia harus melakukan banyak hal. “Soal pendidikan didaerah masih harus dikawal ketat. Sehingga substansi pendidikan benar-benar pro rakyat,” tegas dia.

 

Diakui Suparta,  masih adanya pungutan di dunia pendidikan, membuat wali murid tertekan. “Saya melihatnya kasihan, adanya pungutan diluar tanggungan pendidikan, itu sangat memberatkan. Namun kebanyakan wali murid tidak bisa berbuat banyak. Saya merasakan itu,” ujar Suparta.

 

Alumnus IKIP Surabaya , kini Universitas Negeri Surabaya (Unesa)  yang saat ini juga bergelut di bidang pertanian mengaku, persoalan kelangkaan pupuk di wilayah Lamongan dan Gresik sangat meresahkan petani. Sebab, selama ini, petani selalu merasa dipaksakan untuk mendapatkan pupuk, meski pengelolaan lahan milik mereka tidak memerlukan pupuk yang ditawarkan Pemerintah.

 

”Bukan hanya langkah, karena tidak ada barang (pupuk). Namun sering kali, pupuk yang diberikan ternyata berbentuk paket. Padahal saat itu, petani belum membutuhkannya,” keluh Suparta.

 

Karena tidak sesuai kebutuhan, membuat kelompok tani tidak bisa menyampaikan kebutuhan pupuk sampai pada petani langsung. Hal ini, menurut dia, karena kurang pengawalan Dinas Pertanian terhadap kebutuhan petani. 

 

“Tampaknya kelompok tani yang ada sudah menghilang, buktinya di lapangan sudah tidak ada action terkait kebutuhan pupuk. Hal ini, menunjukkan lemahnya pembinaan dari Dinas atau Lembaga terrkait. Sudah jelas menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Provinsi,” tandas dia serius.

 

Mengawal kebutuhan pupuk petani, bagi Suparta harusnya pemerintah saat ini, jauh lebih berani mengawal secara langsung sampai ke petani penggarap. Dimana subsidi pupuk, tidak berhenti dikelompok tani yang sejauh ini, masih menimbulkan masalah distribusi.

 

 

“Sudah saatnya subsidi pupuk diberikan petani sesuai dengan kebutuhan luas lahan. Dengan sistem itu, saya yakin subsidi yang diberikan langsung sampai ke petani penggarap. Hal ini, mengantisipasi terjadinya lepasnya pupuk bersubsidi di luar petani pengarap,” katanya.

 

Selain pertanian, soal kekeringan juga tidak luput dari perhatian Suparta. Sebagai warga Lamongan, dirinya melihat masih belum optimalnya embung atau penampungan sarana air untuk pertanian. Masih banyaknya kebocoran saluran air, karena tidak bermanfaatnya fungsi irigasi secara bagus, menjadi salah satu kendala pengelolaan pertanian di wilayah Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Gresik.

 

“Memang sudah ada embung dan sarana irigasi. Namun yang ada infrastruktur tersebut banyak yang rusak, meski baru beberapa tahun dilakukan perbaikan. Kondisi ini, jelas membuat kebutuhan irigasi tidak sesuai dengan yang diharapkan. Kami  akan mengawal ketat. Sehingga, petani bisa mendapatkan hasil maksimal, karena sarana irigasi yang dibangun Pemerintah tidak mubadzir.” (Hidayat)

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved