Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Sembilan Fraksi DPRD Jatim Menyetujui Raperda PT. Petrogas Jatim Utama Menjadi Perda

 
06 November 2015

Sembilan Fraksi DPRD Jatim Menyetujui Raperda PT. Petrogas Jatim Utama Menjadi Perda

Setelah melalui beberapa kali pembahasan,  akhirnya  Sembilan  Fraksi  di  DPRD Provinsi Jawa Timur mengesahkan dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah  (Reperda) Nomor 1/2006  tentang  Perseroan Terbatas  (PT)  Petrogas  Jatim  Utama (PJU) menjadi Peraturan (Perda).

Juru Bicara Fraksi PDIP Jatim,  SW. Nugroho di DPRD Jatim, Jum’at (6/11) mengatakan menyetujui perubahan Raperda PJU tersebut menjadi Peraturan Daerah, karena secara substansi  perubahan  tersebut  dimaksudkan  untuk  memperkuat  peran  Badan  Milik Usaha 

Daerah (BUMD) dalam ekonomi di Jatim. "Secara prinsip Fraksi PDI P mendukung sepenuhnya penguatan BUMD ini untuk kepentingan kepentingan dan kesejahteraan rakyat di Jatim, namum ada  catatan yang perlu diperhatikan agar perda tersebut tidak sia - sia," ujarnya.

Adapun catatannya, pertama memperkuat posisi PT PJU sebagai perusahaan induk dan dapat membentuk anak perusahaan yang dapat mengelolah participating interest dan usaha yang lainnya, interest dan usaha yang lainnya, kedua memberikan keluwesan kepada PT PJU,  agar dapat berkantor pusat di Surabaya atau  wilayah  lain di  dalam Provinsi,  ketiga penyusuaian  terhadap  besaran  modal dasar PT PJU, sehingga  jumlahnya  tidak  lebih  kecil dari modal di setornya

Selain itu untuk memperkuat dan menyempurnakan Perda PJU ini pihaknya meminta kepadapihak PJU untuk meningkatkan kontribusinya  dalam  pembangunan  ekonomi  Jatim melalui 

peningkatan  Pendapat  Akhir  Daerah  (PAD)  secara  signifikan, kedua menerapkan  prinsip  transparansi   dan   akutanbilitas   dengan   cara  mengkomunikasikan  keputusan  pembagian  deviden, pembentukan anak perusahaan maupun  usaha  ke  DPRD  baik sebelum  dibawa ke  RUPS ataupun sesudah diputuskan.

"Masukan dari PDIP ini seharusnya  BUMD menjadi salah satu soko Guru  perekonomian  di Jatim, dan juga dengan perda ini nantinya diharapkan menjadi salah satu  untuk  mewujudkan patriotisme ekonomi, serta membangun semangat ekonomi berdikari,"ujarnya.

Juru bicara Fraksi Gerindra  Jatim, Dr. HM. Noer Soejipto mengatakan Fraksi Partai Gerindra menyetujui  perubahan Raperda Nomor 1/2006 tentang PJU menjadi Perda,  namun  pihaknya memiliki beberapa catatan yang perlu diperhatikan.

Adapun catatannya,  pertama  masalah  dengan  keluwesan  perpindahan  kantor Pusat PJU ke Provinsi Jawa Timur tersebut, perlu dipertimbangkan  hal-hal  yang  berkaitan  dengan  biaya operasional dalam  manajemen serta rentang  kendali  antara induk  perusahaan   dengan   anak perusahaan. Sehingga  hal  ini  perlu untuk dipikir  dan  direncanakan se-efisien mungkin jadi dapat dihindari besaran biaya yang harus dikeluarakan.

Kedua, terkait dengan penambahan modal dasar ini juga harus dibarengi dengan capaian optimal pengendalian dan pengelolahan minyak dan gas serta terwujudnya ahli teknologi, sehingga dapat meningkatkan PAD Provinsi Jatim yang akhirnya bermuara pada kesejahteraan masyarakat Jatim adil dan Merata. "Peningkatan PAD ini tentung dengan tetap menetapkan deviden sebagai bagian dari sumber penerimaan daerah melalui kas daerah," ujarnya.

Ketiga, perlu dilibatkan koperasi lain dalam komposisi modal yang disetor, sehingga modal pemerataan hasil pengelolahn minyak dan gas dapat dirasakan secara meluas dan merata bagi masyarakat di Jatim.

Gubernur Jatim, H Soekarwo mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada pimpinan di DPRD Jatim yang telah membahas dan menyetujui  perda tersebut. Dimana  dengan perda ini bahwa perusahaan PT Petrogas Jatim Utama dapat mengelolah Participating Interest (PI) diharapkan dapat dijadikan sebagai jalan keluar dari adanya ketentuan bahwa untuk dapat mengelolah satu PI dalam satu wilayah tertentu harus membentuk sebuah BUMD dengan peraturan daerah, karena hal tersebut akan sangat menyulitkan mengingat banyaknya wilayah kerja dengan PI yang diharapkan dapat dikelolah oleh BUMD.

Lebih lanjut dengan ditetapkannya Perda ini juga diharapkan PT PJU akan segera memperbaiki kinerjanya, sehingga dapat ikut mengelola tambang-tambang minyak dan gas bumi di Jatim, mengingat Jatim mempunyai potensi yang cukup besar dibidang ini, yang tentu saja akan memberikan Pemprov Jatim untuk mendapatkan penerimaan minyak dan gas bumi. Diharapkan juga memberikan kontribusi bagi pembiayaan pembangunan daerah untuk kepentingan seluruh masyarakat di Jatim.

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved