Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Tunjukkan SKTM, Pemprov Siapkan Bantuan Pengacara Gratis

 
05 April 2013

Suara Indrapura : Masyarakat miskin di Provinsi Jatim yang menghadapi masalah hukum maupun mencari keadilan lewat jalur hukum, mulai saat ini tidak perlu lagi takut tertindas. Pasalnya, mereka bakal mendapatkan bantuan hukum dari para advokat secara gratis, karena semua biayanya akan ditanggung APDB Jatim.

Ketentuan ini tertuang dalam Perda No.9/2012 tentang Bantuan Hukum bagi warga miskin. “Kami sudah melakukan sosialisasi perda ini ke masyarakat, seperti barusan kami lakukan sosialisasi di Kediri yang di hadiri oleh aparat hukum melalui advokat, kejaksaan hingga kepolisian dan pengadilan,” ujar Ketua Komisi A DPRD Jatim, Sabron Djamil Pasaribu, SH, M.Hum, kemarin.

Sabron berharap, dengan adanya bantuan ini semua tokoh masyarakat dan tokoh agama ikut mensosialisasikan kepada masyarakat luas. Dengan bantuan advokat, masyarakat miskin yang cenderung tidak berdaya bahkan dijadikan “korban” hukum dapat melakukan pembelaan diri.

Sabron menambahkan, syarat agar masyarakat miskin dapat memperoleh bantuan hukum, maka harus bisa menunjukan surat keterangan tidak mampu (SKTM) dari desa masing-masing. Guna memberikan perlindungan bagi masyarakat miskin, pihaknya berharap pemerintah mau menjalankan Perda tersebut dengan baik.

“Selama ini, masyarakat miskin berasumsi perkara hukum merupakan momok menakutkan dan harus menyediakan banyak uang untuk menuntaskannya. Berawal dari keresahan masyarakat miskin inilah, maka Komisi A mendorong adanya Perda bantuan hukum. Dimana pemerintah mempunyai kewajiban membela warga negaranya dihadapan hukum, jika memang masyarakat tersebut tidak mampu secara anggaran atau dikatakan miskin,” ungkapnya.

Pembentukan perda ini, lanjut wakil ketua PDIP PG Jatim, juga sudah melalui kajian matang, termasuk anggaran untuk membayar advokat yang ditunjuk guna memberikan bantuan hukum pada masyarakat miskin. Masyarakat juga bisa melaporkan advokat yang tidak memberikan bantuan hukum secara maksimal ke pemerintah.

Sementara itu, anggota Komisi A lainnya, Hj. Kartika Hidayati menambahkan, sebenarnya bantuan hukum secara gratis juga sudah tertera pada UU Advokat. Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara gratis bagi masyarakat tidak mampu sebagai bentuk tanggung jawab terhadap profesi mereka. “Ini sebenarnya sudah ada aturan perundangan, dan ini lebih bagus lagi karena dipertegas dengan adanya Perda. Kami terhadap perlindungan hukum pada masyarakat miskin ini bisa berjalan dengan bagus,” harapnya.

Jalaludin Alham anggota Komisi A lainnya mengatakan Perda bantuan hukum secara gratis ini diberikan sampai perkaranya berkekuatan hukum tetap (inkarch) sehingga pengawalan bantuan hukum akan dilakukan hingga perkara masuk ke Mahkamah Agung. “Supaya tidak terjadi benturan anggaran antar pemerintah daerah dengan Pemprov, diharapkan adanya koordinasi kuat antar lembaga pemerintah tersebut,” pungkasnya. (Noni)

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved