Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Sembilan Fraksi Setujui Perubahan PT PJU

 
07 November 2015

Sembilan Fraksi Setujui Perubahan PT PJU

Kebijakan pengelolahan migas, utamanya dalam Participating Interest (PI)) perlu didorong, agar PT Petro Gas Jatim Utama (PJU) salah satu bperusahaan milik Pemprov Jawa Timur bisa berkembang lebih baik dan mampu memberikan kontribusi untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Timur. Upaya ini, mendapat dorongan dari 9 Fraksi di DPRD Jatim, agar pembahasan usul prakarsa tentang perubahan Atas Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perseroan terbatas (PT) Petrogas Jatim Utama bisa menjadi Peraturan Daerah yang baru.

Sembilan Fraksi pendukung Raperda menjadi Peraturan Daerah (Perda) PT PJU adalah Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Nasdem Hanura, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi PPP, Fraksi PKB, Fraksi PKS, Fraksi PAN, Fraksi Partai Demokrat.

Kusnadi Pimpinan Sidang Paripurna pada masa persidangan III Tahun sidang 2015 terhadap pembahasan/penetapan usulan prakarsa raperda tentang perubahan atas Perda Nomor 1/2006 tentang Perseroan terbatas PT PJU mengatakan kesempatan Participating Interest yang terbuka dimana-mana tentu bisa menyulitkan ekspansi usaha manakala kerakter perusahaan adalah perusahaan operasional. Dalam konsep Perseroan Terbatas sebagaimana dana UU tahun 1995, menyebutkan konsep perseroan induk dan perseroan anak.

"Sudah seharunya memperkuat posisi PT. PJU sebagai perusahaan idnuk da dapat membentuk anak perusahaan yang dapat mengelola participating interest dan usaha lain," terang Kusnadi.

Wakil Ketua DPRD Jawa Timur dari usnur Fraksi PDI Perjuangan ini, menegaskan dalam usulan Peraturan Daerah memberikan keluwesan kepada PT PJU, bisa berkantor pusat di Surabaya atau di wilayah lain dalam Provinsi Jawa Timur. Dengan begitu, PJU diharapkan mampu memperluas usaha dalam bidang energi, sumber daya mineral.

"Dalam penyempuranaan Perda , kami Legislatif meminta jajaran Direksi PT PJU mampu memberikan kontribusi dalam pembangunan ekonomi Jawa Timur melalui peningkatan Pendapatan Asli daerah (PAD) secara siknifikan," tandas dia.

Semoga implementasi Perda mewujudkan patriotisme ekonomi dengan mewujudkan semangat membangun ekonomi berdikari. Karena secara substantif , perubahan untuk memperkuat peran BUMD dalam memajukan ekonomi di Jawa Timur. Penguatan BUMD ini, sejalan pasal 33 ayat 2 dan 3 dalam UUD negara Republik Indonesia Tahun 1945. "Sudah jelas disebutkan, bumi, air dan kekayaan alam yang terakandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat," tegas Kusnadi.

Sementara itu Gubernur Jatim, Soekarwo mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Pimpinan di DPRD Jatim yang telah membahas, dan menyetujui Perda tersebut. Dimana dengan Perda ini bahwa perusahaan PT Petrogas Jatim Utama dapat mengelolah Participating Interest (PI) diharapkan dapat dijadikan sebagai jalan keluar dari adanya ketentuan bahwa untuk dapat mengelolah satu PI dalam satu wilayah tertentu harus membentuk sebuah BUMD dengan peraturan daerah, karena hal tersebut akan sangat menyulitkan mengingat banyaknya wilayah kerja dengan PI yang diharapkan dapat dikelolah oleh BUMD.

Lebih lanjut dengan ditetapkannya perda ini juga diharapkan PT PJU akan segera memperbaiki kinerjanya, sehingga dapat ikut mengelolah tambang - tambang minyak dan gas bumi di Jatim, mengingat Jatim mempunyai potensi yang cukup besar dibidang ini, yang tentu saja akan memberikan Pemprov Jatim untuk mendapatkan penerimaan minyak dan gas Bumi. " Diharapkan juga memberikan kontribusi bagi pembiayaan pembangunan daerah untuk kepentingan seluruh masyarakat di Jatim,"ujarnya. (Hidayat)

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved