Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Ikuti Kunjungan Jokowi, Pengesahan RAPBD 2016 Terpaksa Dilakukan Pukul 22.00

 
11 November 2015

Ikuti Kunjungan Jokowi, Pengesahan RAPBD 2016 Terpaksa Dilakukan Pukul 22.00

Agenda Presiden RI, Joko Widodo ke Jawa Timur persisnya dalam rangka memperingati Hari Pahlawan yang di gelar di Tugu Pahlawan Surabaya, serta kunjungan ke Bangkalan dan Malang, terpaksa Gubernur Jatim, Soekarwo mengikuti kunjungan Presiden ke-7 ini. Akibatnya, pengesahan RAPBD 2016 yang seharusnya disahkan dalam rapat Paripurna pukul 13.00 terpaksa diundur pukul 20.00 di Gedung DPRD Jatim.

Ketua Fraksi PAN Jatim. Malik Effendi menegaskan pihaknya memahami akan padatnya jadwal  Gubernur seiring mendampingi Presiden Jokowi disetiap kunjungan di Jatim. Mulai dari memperingati Hari Pahlawan di Surabaya Bangkalan dan Malang. Karenanya, agar Dewan tidak dianggap melanggar UU 12/2011 dimana setiap pengesahan dan pembentukan perundang-undangan harus ditandatangani oleh Kepala Daerah, maka Dewan mengikuti jadwal Gubernur. Kebetulan baru pukul 20.00 Gubernur dapat hadir dalam rapat Paripurna Pengesahan RAPBD 2016.

"Kita tahu jika hampir lima tahun ini APBD Jatim disahkan tepat pada hari bersejarah memperingati Hari Pahlawan 10 Nopember. Kebetulan untuk tahun ini bertepatan dengan kunjungan Presiden Jokowi, sehingga terpaksa pengesahan RAPBD 2016 ini malam hari, tepatnya mengikuti jadwal Gubernur Jatim, Soekarwo,"tegas politisi asal Madura ini, Selasa (10/11).

Terpisah, Wakil Ketua DPRD Jatim, Achmad Iskandar mengaku jika pengesahan RAPBD 2016 kali ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Pasalnya, saat pengesahan RAPBD yang selalu bertepatan dengan peringatan hari Pahlawan ternyata bersamaan dengan kunjungan Presiden Jokowi ke Jatim. Karena Presiden merupakan simbol negara, maka otomatis Gubernur harus mendampingi sekaligus mengorbankan jadwal yang telah disusun.

"Dan kami sebagai Pimpinan Dewan memahami hal ini. Namun demikian dalam melakukan pengesahan RAPBD 2016 tetap menunggu gubernur sebagai kepala daerah,"tegas pria yang juga politisi asal Partai Demokrat ini. 

Ditambahkannya, jika sebelum UU 12/2011 muncul, semua bentuk Perda atau perundang-undangan bisa ditandatangani oleh Wagub atau Wakil Kepala Daerah. Namun saat ini hal itu tidak bisa. Maka sebagai jalan keluarnya disepakati dan diputuskan mengikuti jadwal Gubernur, tepatnya pukul 22.00. Sedang untuk Pendapat Akhir (PA) Fraksi-Fraksi sudah dapat dibacakan pada Paripurna sebelumnya yang dihadiri Wagub Jatim, Syaifullah Yusuf.

Seperti diketahui, Paripurna dengan agenda pengesahan RAPBD 2016 dihadiri oleh sebagian anggota saja. Hal ini dipicu dengan tidak hadirnya sejumlah Ketua Fraksi dan Gubernur. Karena itu, rapat Paripurnapun seakan-akan tidak ada gregetnya. (Siti).

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved