Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Minimalisir Penyalahgunaan Anggaran, Dewan Ingin Bantuan Kewilayahan Dirupakan Program

 
12 November 2015

Minimalisir Penyalahgunaan Anggaran, Dewan Ingin Bantuan Kewilayahan Dirupakan Program


Guna meminimalisir penyalagunaan anggaran terkait dana kewilayahan ke Kab/Kota se-Jatim yang dalam APBD 2016 dialokasikan sebesar Rp2 triliun, DPRD Jatim minta kepada Gubernur agar bantuan tersebut berupa program bukan uang. Pasalnya, untuk pengawasan penggunaan dana tersebut tidak ada, selain itu, Gubernur dapat memanfaatkan UPT-UPT milik SKPD di Pemprov Jatim.

 

Anggota Komisi C DPRD Jatim, Anwar Sadad menegaskan dalam pembahasan APBD 2016 disebutkan bantuan kewilayahan untuk Kab/Kota sebesar Rp2 triliun dirupakan uang. Karenanya hal ini berpeluang untuk disalahgunakan diantaranya untuk  membayar karyawan outsourching, daripada dipakai untuk program pembangunan yang dibutuhkan oleh rakyat. Untuk itu, pihaknya berharap ada kebijakan dari Gubernur untuk memberikan bantuan kewilayahan dalam bentuk program bukan uang  melalui SKPD-SKPD yang dimiliki Pemprov Jatim.

 

"Memang bantuan dana kewilayahan untuk Kab/Kota  baru ada pada tahun 2016. Untuk menjaga penyalahgunaan atau penyimpangan, lebih baik dana tersebut dirupakan program daripada uang. Dengan begitu kedepannya jelas jika dana tersebut benar_benar untuk kesejahteraan rakyat tentunya dalam bentuk program pembangunan,"tegas politisi asal Partai Gerindra ini.

 

Terpisah, Anggota Badan Anggaran DPRD Jatim, Yusuf Rohana mengatakan jika dana bantuan kewilayahan sudah bebaur jadi satu dengan nomenklatur dana bantuan keuangan daerah untuk Kab/Kota. Dimana dalam bantuan keuangan tersebut ada yang bersifat umum dan khusus. Untuk umum dialokasikan sebesar Rp200 miliar, ini diserahkan dalam bentuk program. Sementara sisanya sebesar Rp1,8 miliar. Adapun untuk sifatnya khusus, semuanya berupa program kemasyarakatan dan memiliki keterikatan dengan Pemprov Jatim.

 

"Memang dana kewilayahan itu baru ada di APBD 2016 ini. Karenanya hal itu dimasukan dalam nomenklatur dalam bantuan keuangan daerah yang diberikan kepada seluruh Kab/Kota di Jatim. Adapun totalnya sebesar Rp2 triliun. Namun disini dibagi dua yaitu dalam bentuk umum dan khusus,"lanjut pria yang juga Anggota Komisi B DPRD Jatim ini. 

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved