Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Pengesahan RAPBD Tahun Anggaran 2016 Tengah Malam

 
11 November 2015

Pengesahan RAPBD Tahun Anggaran 2016 Tengah Malam

Seluruh fraksi di DPRD Jawa Timur akhirnya menyetujui Raperda tentang APBD Jatim 2016 disahkan menjadi Perda. Yang menarik, pengambilan keputusan persetujuan bersama DPRD dan Gubernur terhadap Raperda APBD Jatim Tahun Anggaran 2016 dilaksanakan pada sidang paripurna DPRD Jatim, Selasa (10/11) malam, tepatnya pukul 23.11 WIB.

Gubernur Jatim, Soekarwo dalam sambutannya mengaku berterima kasih karena Tim Anggaran,  Badan Anggaran, SKPD dan Komisi-Komisi maupun fraksi-fraksi secara sungguh-sungguh dan cermat  membahas APBD secara konstruktif untuk menstimulasi dan mobilisasi target-target kinerja yang sudah dituangkan dalam KUA PPAS dan Indikator Kinerja Utama.

Diakui Pakde Karwo panggilan akrab Soekarwo, kekuatan APBD Jatim 2016 dari sisi pendapatan daerah sebesar Rp.22.663.13777.3446.213. Rinciannya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp. 15.092.063.771.766, Dana perimbangan Rp. 3.434.813.342.000 dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp 3.712.845.680.000.

Sedangkan dari sisi belanja daerah mencapai Rp.23.050.802.946.617. Rinciannya, untuk belanja tidak langsung sebesar Rp.16.066.996.388.415, dan untuk belanja langsung sebesar Rp.6.560391.561.755. Sehingga APBD Jatim 2016 mengalami defisit anggaran sebesar Rp.387,665.600.404.

"Untuk menutup defisit akan ditutup melalui pembiayaan netto sebesar Rp.387,665.600.404, yang berasal dari penerimaan pembiayaan sebesar Rp.1.095.998.933.738 dari Silpa tahun 2015 dan pengeluaran pembiayaan Rp.708.333.333.334 untuk dana cadangan, penyertaan modal pemerintah daerah dan pembayaran pokok utang," beber Pakde Karwo.

Diakui Soekarwo, dari sisi total kekuatan anggaran APBD Jatim 2016 memang meningkat. Namun dari sisi penerimaan kas justru turun karena kebanyakan penerimaan itu berasal dana transito seperti dana BOS  atau dana spesifik gran seperti dari penerimaan cukai rokok yang tak bisa diutak-utik lagi peruntukannya.

"Karena itu saya bikin konsep baru (inovatif) untuk efisiensi anggaran dengan cara Loan Agreement melalui pemberian kredit murah bagi UMKM primer masing-masing sebesar Rp.20 juta dengan bunga 10 % setahun. Ini juga dapat membuat pelaku UMKM tertantang karena memiliki kewajiban membayar kredit ke Bank dan pemerintah juga tidak kehilangan uang karena hanya sebagai jaminan (linkage program) dengan perbankkan," beber Soekarwo.

Sesuai ploting anggaran, program kredit UMKM hanya dialokasikan sebesar Rp.400 miliar. Namun sejatinya kemampuan anggaran untuk memback up program itu bisa mencapai Rp.1,7 triliyun.

"Rinciannya, Rp.400 miliar dari program kredit UMKM,  ditambah Rp.400 miliar dari dana cadangan Pilgub dan Rp.900 miliar dari Silpa APBD 2015," beber Pakde Karwo

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved