Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Tertibkan Tambang, Pansus Akan Panggil Kepala Daerah Di 38 Kab/Kota Di Jatim

 
17 November 2015

Tertibkan Tambang, Pansus Akan Panggil Kepala Daerah Di 38 Kab/Kota Di Jatim

Setelah melakukan hearing dengan dengan pemerhati lingkungan (Walhi dan Laskar Hijau), Tim Advokasi kasus Selok Awar-Awar serta perwakilan warga Lumajang di Ruang Badan Musyawarah (Bamus), Senin (16/11). Panitia Khusus (Pansus) Pertambangan Dewan Perwakilan Rayat Daerah (DPRD) Jawa Timur akan memanggil ulang pihak ESDM, Bupati, Ketua DPRD Lumajang, serta kepala Daerah di 38 Kabupaten/Kota.

Ketua Pansus DPRD Jatim, Ahmad Hadinuddin, Selasa (17/11) mengatakan pemanggilan ini dilakukan untuk menggali informasi sampai mana jumlah pertambangan di Jatim yang saat ini ilegal maupun legal yang sudah ditangani oleh pihak Pemerintah Kabupaten/Kota maupun Provinsi.

"Pemanggilan tidak hanya Lumajang saja. Begitu juga daerah lain yang rentan terjadi konflik pertambangan akan kita panggil. Bisa jadi Banyuwangi, Pasuruan, Mojokerto, Gresik, yang banyak sekali galian C," tuturnya.

Terkait dugaan penyelundupan pasir besi, Hadinuddin menegaskan semuanya patut diduga dan pendalaman terus dilakukan. "Kalau ada pelanggaran tentu kita mendorongnya secara hukum, bukan dengan cara lain karena itu bagian dari penertiban kegiatan tambang," ujarnya. 

Terkait nasib penambang tradisional ini, Ketua Pansus Penambangan, Hadinuddin yang berasal dari Fraksi Gerindra Jatim mengatakan juga masih mencari rumusan yang tepat agar mereka tetap bisa bekerja.

"Makanya harus ada diskusi dan kajian khusus, yang kemudian bisa kita sampaikan ke pemerintah daerah. Perlu ada kearifan lokal, misalakan penambang-penambang kecil yang kepentingannya untuk hidup sehari-hari. Bagaimana menyiasati agar mereka tak terimbas oleh persoalan tambang yang sekarang harus ditutup dan sebagainya," paparnya.

Menurut Hadinuddin, perlu ada kebijakan karena masalah perut rakyat. "Sehari mereka membawa uang untuk keluarganya hanya Rp 50 ribu. Nah ini harus ada rumusan sendiri dari pemerintah," tambahnya.

Hadinuddin menekankan, untuk urusan perizinan tetap harus melihat kapasitas penambang. Kalau perusahaan besar tetap mengikuti prosedur perundang-undangan. "Kalau kecil-kecil sekadar untuk makan, misalnya di aliran lahan Semeru, ya harus ada kebijakan jangan sampai dipukul rata dengan penambang besar lainnya,"ujarnya. (Panca)

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved