Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Pansus Pertambangan DPRD Akan Panggil Gubernur Jatim

 
26 November 2015

Pansus Pertambangan DPRD Akan Panggil Gubernur Jatim

Setelah melakukan kunjungan ke Bupati di Lumajang pada Selasa (24/11) lalu. Panitia Khusus (Pansus) Pertambangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur akan memanggil Gubernur Jawa Timur Soekarwo terkait dengan pertambangan besar yang saat ini sedang mengalami permasalahan besar.

Ketua Pansus Pertambangan DPRD Jatim, Ahmad Hadinuddin di DPRD Jatim, Kamis (26/11) mengatakan pemanggilan kepada Gubernur saat ini perlu dilakukan, karena Pansus Pertambangan DPRD Jatim kecewa dengan penjelasan yang diberikan oleh Dinas ESDM terkait masalah ijin pertambangan yang besar di Jatim.

"Kalau untuk tambang kecil cukup ESDM, tapi kalau seperti tambang besar seperti tumpang tindih yang saat ini mengalami kerusuhan di Banyuwangi ini perlu pemanggilan Gubernur Jatim apakah tambang seperti tumpang tindih ini perlu dilakukan pencabutan atau diteruskan dengan mempertimbangkan situasi sosial di masyarakat sana,"ujarnya.

Menurutnya,  Pansus memiliki wewenang yang tidak bisa dibatasi oleh siapapun untuk memanggil orang dan pejabat eksekutif terkait dengan masalah tambang baik Gubernur, Bupati, Walikota yang ada di Jatim.

"Kami lakukan pemanggilan ini untuk menyelesaikan masalah agar tambang di Jatim nanti dapat tertata dengan baik, dan masyarakat yang dekat pertambangan ini juga diuntungkan dengan adanya tambang,"ujar Hadinuddin politisi asal Fraksi Gerindra Jatim.

Terkait hasil kunjungan di Lumajang kemarin ia mengatakan untuk masalah lumajang ini pihaknya menemukan ternyata proses perijinan di Lumajang ini telah melanggar hukum atau tidak sesuai prosedur  yang benar tidak ada proses amdalnya, dampak sosial.

"Kebijakan di Lumajang ini pihaknya tidak perlu terjadi lagi di wilayah di Jatim, oleh karena itu sebelum mengeluarkan ijin pertambangan ini pihaknya meminta kepada pihak ESDM dan Bupati/Wali Kota di Jatim untuk melakukan kajian yang mendalam baik mulai amdalnya, dampak sosial dengan menggadeng perguruan Tinggi (PT) dan pihak swasta,"ujarnya.

Sebelumnya, untuk memetakan permasalahan tambang di Jatim ini, Panitia Khusus (Pansus) Pertambangan Dewan Perwakilan Rayat Daerah (DPRD) Jawa Timur juga akan memanggil kepala Daerah di 38 Kabupaten/Kota. Dimana pemanggilan dilakukan untuk menggali informasi sampai mana jumlah pertambangan di Jatim yang saat ini ilegal maupun legal yang sudah ditangani oleh pihak Pemerintah Kabupaten/Kota maupun Provinsi. (Panca). 

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved