Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Pansus Pertambangan DPRD Kejar Terget, Plotori Perijinan di Kab/Kota

 
26 November 2015

Pansus Pertambangan DPRD Kejar Terget, Plotori Perijinan di Kab/Kota

Panitia Khusus (Pansus) Pertambangan DPRD Jatim setelah dibentuk beberapa waktu lalu, terus berupaya menunjukkan taringnya untuk menata persoalan pertambangan di seluruh wilayah Jawa Timur. Menelusuri potensi tambang di 38 Kabupaten/Kota se Jatim, Pansus Pertambangan melakukan agenda hearing dengan berbagai pihak. Termasuk melakukan sidak ke lokasi pertambangan selok Awar-Awar, Lumajang paska terbunuhnya aktivis anti tambang, Salim Kancil.

Mendapat sejumlah keterangan dan bahan mengenai agendan potensi tambangan yang diharapkan mampu menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD) potensial, jika ada penataan regulasi Peraturan Daerah, Pansus Pertambangan juga mendapatkan sejumlah informasi dari  Bupati di Lumajang saat melakukan kunjungan,Selasa (24/11) lalu.

Ketua Pansus Pertambangan DPRD Jatim, Ahmad Hadinuddin di DPRD Jatim, Kamis (26/11) mengatakan dari hasil kunjungan di lokasi pertambangan pasir Selok AwarAwar Lumajang, Pansus Pertambangan menemukan banyak proses perijinan di Lumajang yang telah melanggar hukum atau tidak sesuai prosedur  yang benar, karena tidak ada proses amdalnya, sehingga mempunyai dampak sosial.

"Kebijakan di Lumajang ini pihaknya tidak perlu terjadi lagi di wilayah di Jatim, oleh karena itu sebelum mengeluarkan ijin pertambangan ini pihaknya meminta kepada pihak ESDM dan Bupati/Walikota di Jatim untuk melakukan kajian yang mendalam baik mulai amdalnya, dampak sosial dengan menggadeng perguruan Tinggi (PT) dan pihak swasta,"ujarnya.

Mengklarifikasikan sejumlah temuan, Pansus Pertambangan meminta keterangan Gubernur Jawa Timur Soekarwo terkait dengan pertambangan besar yang saat ini sedang mengalami permasalahan besar. Niatan memanggil orang pertama di Jawa Timur ini, untuk mengkonfrontir keterangan yang didapat dari Dinas ESDM terkait masalah perijinan.

Ketua Pansus Pertambangan DPRD Jatim, Ahmad Hadinuddin di DPRD Jatim, Kamis (26/11) mengatakan pemanggilan kepada Gubernur saat ini perlu dilakukan, karena Pansus Pertambangan DPRD Jatim kecewa dengan penjelasan yang diberikan oleh dinas ESDM terkait masalah ijin pertambangan yang besar di Jatim.

"Kalau untuk tambang kecil cukup ESDM, tapi kalau seperti tambang besar seperti tumpak pitu yang saat ini mengalami kerusuhan di Banyuwangi ini perlu pemanggilan Gubernur Jatim apakah tambang seperti tumpang tindih ini perlu dilakukan pencabutan atau diteruskan dengan mempertimbangkan situasi sosial di masyarakat sana,"ujarnya.

Menurutnya,  Pansus memiliki wewenang yang tidak bisa dibatasi oleh siapapun untuk memanggil orang dan pejabat eksekutif terkait dengan masalah tambang baik Gubernur, Bupati, WaliKota di Jatim nanti dapat tertata dengan baik, dan masyarakat yang dekat pertambangan ini juga diuntungkan dengan adanya tambang,"ujar Hadinuddin politisi asal Fraksi Gerindra Jatim.

”Sebelumnya, untuk memetakan permasalahan tambang di Jatim ini, Panitia Khusus (Pansus) Pertambangan Dewan Perwakilan Rayat Daerah (DPRD) Jawa Timur juga akan memanggil kepala Daerah di 38 Kabupaten/Kota.. Dimana pemanggilan dilakukan untuk menggali informasi sampai mana jumlah pertambangan di Jatim yang saat ini ilegal maupun legal yang sudah ditangani oleh pihak Pemerintah Kabupaten/Kota maupun Provinsi. (Hidayat).
 

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved