Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Biar Mudah Dipantau, Tambang Dikelola BUMD

 
26 November 2015

Biar Mudah Dipantau, Tambang Dikelola BUMD

Peliknya persoalan penataan pertambagan yang selama ini, menjadi tulang punggung penghasilan masyarakat sekitar lokasi tambang, banyak yang berharap peran pemerintah muncul secara langsung dalam penggelolaan pertambangan. Salah satunya dengan melibatkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) plat merah untuk terlibat langsung. Alasannya, agar penggelolaan pertambangan tersebut, lebih mdua di pantau oleh pemerintah sendiri.

Ketua Laskar Hijau, Abdullah Al Kudus mengusulkan kepada pemerintah, termasuk Pansus Pertambangan DPRD Jatim, agar penambangan di sungai aliran lahar Semeru di Lumajang dikelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).  "Ini biar lebih mudah pemantauannya. Tentu dengan syarat penambangan tersebut harus mempekerjakan para penambang tradisional yang ada saat ini," ujar Abdullah Al Kudus.

Aktivis yang akarab disapa Gua A’ak itu dalam rapat dengan Pansus Pertambangan di ruang Badan Musyawarah (Bamus), beberapa waktu lalu menjelaskan, penambang tradisional yang dainggap ilegal, karena tidak ada pendampingan dari pemerintah. "Mungkin bahasanya ilegal karena itu bahasa hukum. Tapi itu sebenarnya masyarakat yang sudah tak punya pilihan lain selain bekerja di pasir," tambah tim advokasi Salim Kancil tersebut.

Terkait nasib penambang tradisional ini, anggota Pansus Penambangan, Moch  Eksan mengatakan sampai saat ini, pihaknya masih mencari rumusan yang tepat agar mereka tetap bisa bekerja. "Makanya harus ada diskusi dan kajian khusus, yang kemudian bisa kita sampaikan ke Pemerintah Daerah. Perlu ada kearifan lokal, misalakan penambang-penambang kecil yang kepentingannya untuk hidup sehari-hari. Bagaimana menyiasati agar mereka tak terimbas oleh persoalan tambang yang sekarang harus ditutup dan sebagainya," paparnya.

Menurut Moch. Eksan, perlu ada kebijakan karena masalah 'perut rakyat'. "Sehari mereka membawa uang untuk keluarganya hanya Rp 50 ribu. Nah ini harus ada rumusan sendiri dari pemerintah," tambahnya.

Pansus Pertambangan menekankan, untuk urusan perizinan tetap harus melihat kapasitas penambang. Kalau perusahaan besar tetap mengikuti prosedur perundang-undangan.  "Kalau kecil-kecil sekadar untuk makan, misalnya di aliran lahan Semeru, ya harus ada kebijakan jangan sampai dipukul rata dengan penambang besar lainnya," tandasnya.(Hidayat)

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved