Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Delapan Perusahaan Tambang Ndablek, Aman Kantongi Rekom Pemprov

 
01 Desember 2015

Delapan Perusahaan Tambang  Ndablek, Aman Kantongi Rekom Pemprov

Meski mendapat sorotan tajam, pasca insiden maut di Selok Awar-Awar, Kabupaten  Lumajang hingga memakan korban meninggal Salim Kancil, ternyata masih ada perusahaan tambang yang ndablek.

Bahkan, Pemprov Jatim melegalkan delapan perusahaan tambang untuk tetap beroperasi dengan alasan untuk pembangunan infrastruktur, meski sejumlah perusahaan tersebut  menyalahi aturan.  Demi menertibkan kepentingan penataan tambang di Jawa Timur, Pansus Pertambangan DPRD Jatim memastikan memanggil delapan perusahaan nakal tersebut.

Delapan perusahaan nakal tersebut adalah CV Widya Utama,  KPP Kopasdal Pasirian, CV Surya Jaya Sejahtera, CV Anugerah Semeru, KPP Kopasdal Candipuro, CV Duta Pasir Semeru, CV Semeru Jaya Abadi, KPP Kopasdal 2 Candipuro

Ketua Pansus Pertambangan DPRD Jatim, Ahmad Hadinuddin, menyampaikan puluhan bahkan ratusan izin tambang yang dikeluarkan Pemkab Lumajang semua menyalahi aturan. Kondisi yang sama, juga terjadi di wilayah Kabupaten/Kota di Jawa Timur.

“Walaupun saat ini seluruh kegiatan penambangan dihentikan, begitu juga yang memiliki izin, tapi masih ada delapan perusahaan yang saat ini dilegalkan Pemprov Jatim untuk tetap melakukan aktivitas penambangan,” ujar Hadinuddin, mengaku heran.

Lanjut politisi Partai Gerindra ini, delapan perusahaan tersebut tergolong nekat. Karena tanpa memenuhi prosedur yang ada, mereka mengaku mengantongi izin dari Pemprov Jawa Timur. “Untuk itu  Pansus akan memanggil delapan perusahaan yang saat ini beroperasi. Meski, proses izin 8 perusahaan ini tidak sesuai dengan prosedur yang ada,” tegas dia.

Tambang-tambang itu tidak mengantongi dokumen dan izin resmi, berupa laporan studi kelayakan, laporan eksplorasi, laporan rencana kerja dan anggaran belanja, rencana investasi, rencana reklamasi, rencana pasca tambang, tidak membayar biaya pencanangan wilayah dan jaminan reklamasi dan banyak lagi aturan yang tidak dipenuhi. Namun, ke delapan perusahaan tersebut tetap saja melakukan aktivitas pertambangan.

Hadinuddin menambahkan, yang menarik Pemprov Jatim yang bertanggung jawab yakni  Dinas ESDM sejak awal sudah tahu seluruh izin yang dikeluarkan Pemkab Lumajang menyalahi aturan, tapi oleh Dinas ESDM bukan diminta untuk perbaikan, malah dibiarkan dan kembali dilegalkan oleh Pemprov, ini akan menjadi salah satu bahan untuk evaluasi, agar Dinas ESDM tidak asal bekerja. (Hidayat)

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved