Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Pemanggilan Ulang ESDM

 
24 November 2015

Pemanggilan Ulang ESDM

Soal rencana pemanggilan ulang Dinas ESDM, Halim menegaskan akan dilakukan usai dari Lumajang atau setelah reses anggota DPRD Jatim, 29 November 4 Desember 2015.

“Untuk mengkronfrontir ter­kait hasil penelitian oleh teman - teman Walhi yang merekom, tidak ada pilihan untuk menut­up aktivitas pertambangan yang ada di wilayah selatan Jawa,” katanya

Saat hearing pertama, ujar Halim, ESDM menyampaikan tidak secara komprehensif khususnya berkaitan dengan bencana, pertahanan, mengingat laut selatan Jawa langsung berbatasan dengan samudera.

“Kemudian juga persoalan berbatasan dengan lempengan bumi itu sekitar 300 meter, seh­ingga kalau terjadi gempa lalu berpotensi tsunami maka air laut akan meneijang ke daratan dengan kekuatan 800 km/jam.”

Karenanya masyarakat di sana, menurut hasil penelitian Walhi, hanya mempunyai waktu 25 menit untuk lari secepat - cepatnya dengan jarak 3 km tanpa membawa barang apapun. “Apalagi anak, barang saja tidak memungkinkan dibawa. Ketika terjadi sirine bencana diharuskan lari sejauh 3 km," kat­anya.

Kalau menemui dataran tinggi, tuturnya, ketinggian yang harus didapatkan minimal 11 meter dan ini sangat rentan bagi keselamatan manusia. “Karena itu rekomendasi Walhi tak ada pilihan bahwa pertambangan apapun yang ada di kandungan selatan Jawa harus dihentikan.”

Meski demikian, kata Halim, persoalan tambang di Jatim tak bisa dipukul rata. Ada klasifikasi di setiap daerah. Kondisi di Lumajang bisa berbeda misalnya dengan Ngawi atau daer­ah lain. Ada yang mengklasifikasikan tanah gundukan, ketika diratakan bisa untuk lahan baru. Misalnya untuk pertanian dan perkebunan. Ini perlu diklasifikasi. Sama dengan hasil erupsi Semeru kalau tidak dikeruk malah terjadi pendangkalan. Jadi secara karakteristik beda, klasifikasi beda, izinnya juga beda,” terangnya.

Hadinuddin menambahkan, yang perlu mendapat perhatian serius yakni terkait reklamasi. Meski sudah ada kewajiban deposit Rp 100 juta persatu hektar, hal itu perlu diperkuat dengan perjanjian hukum yang mengikat “Deposit itu kan jaminan awal, harus lebih dari itu yang sifatnya mengikat,” katanya.

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved