Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Pansus Pertambangan Pasir Disungai Wajib Di Keruk

 
24 November 2015

Pansus Pertambangan Pasir Disungai Wajib Di Keruk

Pansus Pertambangan DPRD Jatim meminta segera dilakukan penambangan pasir di tiga sungai aliran Semeru di Lumajang. Hal itu karena terjadi pendangkalan apalagi segera memasuki musim hujan.

“Melihat dangkalnya sungai yang akan dialiri lahar saat musim hujan, malah bisa menyebabkan banjir kalau tak dikeruk,” kata Anggota Pansus, Abdul Halim usai melakukan kunjungan ke Lumajang,

Halim bersama anggota Pansus lainnya, kemarin turun langsung ke Lumajang untuk melakukan pendalaman. Selain bertemu Bupati Lumajang As'at Malik juga meninjau langsung kondisi aliran sungai serta ke Desa Selok Awar-Awar, Kecamatan Pasirian. Hadir pula dalam kesempatan itu Kepala Dinas ESDM Jatim, Dewi J Putriatni.

Sebelum turun ke Lumajang, Pansus sudah dua kali melakukan hearing untuk mengumpulkan data yaitu, Poin Hasil ‘Turun Gunung’ Pansus Ke Lumajang

Menyetujui penambangan pasir di tiga sungai aliran lahar Semeru Kejelasan status lahan antara Pemprov, Pemkab dan Perhutani akan menjadi pembahasan lebih lanjut.

Penambang yang diberi izin lewat Pergub. akan dievaluasi karena semua serba darurat, termasuk tidak terpenuhinya syarat deposit reklamasi, dll.

Tiga Hal Petimbangan Penerbitan Pergub

1.  Terjadi pendangkalan di tiga aliran sungai Semeru.

2.  Kebutuhkan infrastuktur pembangunan.

3.  Banyak lokal mengeluh lantaran tambang menjadi mata

Masing-masing dengan pihak Pemprov Jatim (Bappeda, Dinas ESDM dan Badan Penanaman Modal), terkait dengan UU No 23/2014 yang mengamanatkan Pemprov dalam rangka memberikan izin pertambangan. Lalu dengan perwakilan warga Desa Selok Awar-Awar Lumajang dan Warga Desa Paseban Jember, serta aktivis lingkungan (Walhi dan Laskar Hijau).

Meski harus dilakukan pengerukan, lanjut Halim, belum ada sinkronisasi apakah tiga sungai itu milik Pemprov, Pemkab Lumajang atau Perhutani.

“Problemnya dengan pihak Perhutani yang mengklaim, katakanlah luas sungai sekarang mencapai 40-80 meter, padahal dulu hanya 5 meter. Perhutani merasa ada wilayah hutan yang masuk aliran sungai. Ini yang perlu kita selesaikan,” papamva

Pergub Darurat

Kalau untuk aktivitas penambangan yang dipesisir pantai. kata Halim, baik Pansus, Dinas ESDM maupun Bupati As’at sepakat untuk saat ini dihentikan total.

“Karena itu Gubernur membuat terobosan dengan mengeluarkan Pergub No 26/2015 untuk aktivitas yang di aliran sun­gai, baik penambang tradisional maupun tidak,” katanya.

Pihak ESDM, lanjut Halim, mengakui kalau Pergub dikelurkan karena situasi ‘darurat’ pasca tragedi Selok Awar-Awar yang berujung kematian Salim Kancil.

Disebut darurat karena izin dikeluarkan meski sebetulnya tidak sesuai dengan UU Pertam­bangan. Misalnya tidak melalui adanya deposit reklamasi, studi kelayakan, dan syarat lainnya. “Itu disampaikan Bu Dewi dalam rapat di Pansus,” katanya.

Apalagi izin penambangan, baik tradisional maupun tidak, baru berakhir di 2016. Setelahnya baru akan dilakukan pengetatan izin baru sesuai aturan perundang-undangan.

“Pembenahan akan dilaku­kan setelah izin abis. Inikan izin lama (dikeluarkan Pemda) yang disortir. Nah sortirannya ini perlu kita dalami lagi dengan memanggil para penambang yang sudah memperoleh izin dari Pemprov,” terangnya.

Petimbangan Gubernur menerbitkan Pergub ‘darurat’ selain terjadi pendangkalan di tiga aliran sungai Semeru. juga ter­kait kebutuhkan infrastuktur pembangunan. "Dari sisi kemanusiaan juga banyak masyarakat yang keluh kesah lantaran tambang menjadi mata pencaharian,” tuntasnya.

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved