Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

DPRD Jatim : Garap Tiga Raperda Inisiatif Sekaligus

 
05 April 2013

Suara Indrapura : Tiga rancangan peraturan Daerah Jawa Timur inisiatif DPRD bisa dipastikan akan dikerjakan pada masa persidangan pertama 2013 DPRD Jatim. Tiga Raperda ini sudah diusulkan melalui sidang paripurna dan sudah mendapatkan jawaban serta masukan dari Gubernur Jatim, Soekarwo. Tiga Raperda itu antara lain, Raperda tentang perubahan Taman Hutan Raya Raden Suryo, Raperda tentang

perlindungan dan pelayanan bagi penyandang distabilitas (cacat), serta Raperda tentang pembentukan peraturan dearah dalam sidang lanjutan hari kamis (21/3) lalu. Sepuluh jumlah fraksi di DPRD Jatim mayoritas memberikan apresiasi untuk melanjutkan pembahasan usul prakarsa DPRD tersebut.

Juru bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim, Saleh Ismail Mukadar mengatakan, tujuan tiga raperda tersebut betul-betul untuk memperjuangkan, melindungi dan mengakomodir kepentingan rakyat Jawa Timur. “Secara umum kami meminta agar pembahasan raperda ini nantinya melibatkan semua pemanggu kepentingan yang terkait,” kata saleh.

Saleh melanjutkan, perda-perda ini dapat benar-benar berorientasi pada kepentingan publik. Seperti Raperda tentang perubahan Taman Hutan Raya Soeryo itu harus bertujuan menjaga kelestarian lingkungan, dengan tidak mengabaikan kepentingam masyarakat yang ada di sekitar Tahura (Taman Hutan Rakyat) yang terletak di kawasan sekitar Gunung Arjuno ini. “Jangan sampai Perda ini justru menjadi legitimasi bagi kapitalisasi bisnis investor semata dengan mengabaikan kepentingan publik,” tegas Saleh Mukadar.

Juru bicara fraksi Partai Golkar, M. Mochtar mengutarakan, untuk Raperda Taman Hutan Raya Raden Soeryo awalnya sudah diatur dalam dalam Perda No 8/2002 namun perda tersebut sudah tidak valid lagi. Karena sudah banyak diterbitkan norma hukum yang lebih tinggi serta berbagai hal penting yang perlu diakomodir sesuai dengan kondisi dan perkembangan di lapangan. “Di Raperda yang baru ini, semestinya pengaturan berbagai hal utama terkait Taman R Soeryo harus jelas dan gambling. Apabila tidak jelas tentu perda sulit dilaksanakan,” kata Mochtar.

Beberapa hal utama itu antara lain, persoalan ijin usaha tentang kualifikasi badan usaha, dan prosedur perijinan. Tentang rencana tata kelola lingkungan, tidak sekedar produk hasil kajian terhadap UKL (Upaya Kelola Lingkungan) dan UPL (Upaya Pemantauan Lingkungan) semata. Perlu diatur pengelolaan daerah penyangga termasuk melibatkan masyarakat sekitar lokasi dari sengketa dan sebagainya. “Termasuk tata kelola sumber air yang ada didalam Taman Hutan tersebut, jadi Raperda ini kita harap menyelesaikan masalah tanpa harus membuat masalah baru,” kata Mochtar.

Sementara itu terkait Raperda tentang Perlindungan dan Pelayanan bagi Penyandang disabilitas, juru Bicara Fraksi PAN DPRD Jatim Anna Lutfie mengatakan guna memberikan dukungan atas masukan positif dari Gubernur Jatim Soekarwo terkait raperda ini ada beberapa pokok pikiran yang harus diakomodir kepada pengusul Raperda Fraksi PAN. Namun perlu dibahas bersama terkait unsur pasal-pasal didalamnya. Fraksi PAN melihat ada beberapa pasal yang mengatur mengenai kewajiban badan usaha, pelaku usaha, dan masyarakat terhadap pemberian perlindungan dan pelayanan kepada penyandang disabilitas. Namun tidak dijelaskan perbedaan antara badan usaha dan pelaku usaha yang dimaksud.

“Apakah menunjuk pada subyek yang sama ataukan subyek yang berbeda, ini perlu dibahas lagi lebih detail,” katanya.

Selain itu, dibahas pula masalah konsistensi pemakaian istilah disabilitas untuk menggantikan istilah ‘cacat’. Hal ini sebagai upaya Fraksi PAN guna mengajak semua pihak untuk mempertimbangkan lebih seksama atas istilah tersebut. Penggunaan istilah disabilitas dirasa kurang pas karena masih belum mencerminkan kaidah penggunaan kaidah bahasa Indonesia dan sangat bernuansa asing. “Sebaiknya digunakan saja istilah ‘berkebutuhan khusus’. Arahnya lebih bijak untuk menyikapi secara positif para penyandang cacat,” saran Lutfie. (Ajeng)

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved