Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Pansus Tambang Tertibkan Ijin Pertambangan Jatim

 
13 November 2015

Pansus Tambang Tertibkan Ijin Pertambangan Jatim

Puluhan tambang di Jawa Timur kembali dilarang beroperasi oleh Panitia Khusus (Pansus) Tambang DPRD Jatim. Larangan ini berlaku untuk tambang tak berijin dan berijin.

Pansus menilai seluruh ijin tambang yang ada saat ini belum jeias dasar hukumnya. Karenanya, Pansus akan mendesak Pemerintah Pusat segera mengeluarkan surat petunjuk perubahan aturan tentang tambang, agar Pemprov maupun Pansus memiliki pedoman dalam menertibkan semua ijin tambang di Jatim.

Haji Rofik, anggota Pansus tambang pasir DPRD Jatim, menyampaikan. Pansus akan menertibkan segala bentuk perijinan tambang di seluruh Jatim. “Untuk menertibkan seluruh ijin tambang, Pansus melarang adanya operasi tambang, walaupun telah memegang ijin.” tegas Rofik.

Dengan berdirinya Pansus tambang. lanjut Rofik memperjelas ijin yang telah dipegang sejumlah penambang saat ini, tidak berlaku. Karena perubahan kewenangan Perijinan yang saat ini menjadi kewenangan Pemprov. Sejumlah ijin penambang yang ada saat ini bukan dikeluarkan Pemprov, melainkan Pemkab setempat, padahal ijin tambang sudah menjadi kewenangan Pemprov jatim, terang Rofik.

Selama ini, ijin tambang yang ada bisa dikatakan tidak memenuhi aturan atau ilegal, sehingga para penambangan yang sudah memegang ijin itu tetap harus berhenti beroperasi. Karenanya, Pansus akan mengevaluasi dan menertibkan seluruh ijin tambang yang ada di seluruh Jatim baik yang dianggap legal maupun illegal.

Sementara itu terkait keinginan Gubernur Jatim, Soekarwo yang menginginkan sejumlah penambang legal untuk tetap beroperasi. Politisi PPP Jatim ini menegaskan, Gubernur harus mengeluarkan surat terkait keinginannya itu. “Tapi surat itu dibuat atas posisinya sebagai Gubernur Jatim, bukan posisinya sebagai pakde Karwo yang kemungkinan ada pihak yang berusaha mengintervensi beliau untuk bisnis tambangnya bisa tetap beroperasi,” kata "dia.

Menurut Rofiq setelah peralihan kewenangan ijin tambang menjadi kewenangan Pemprov, hingga saat ini Pemerintah Pusat belum mengeluarkan petunjuk sementara proses peralihan kewenangan tersebut. “imbasnya pemprov belum berani merealisasikan aturan tersebut, sehingga belum ada satupun ijin tambang yang ada saat ini adalah ijin yang dikeluarkan pemprov, semua adalah ijin yang dikeluarkan Kabupaten setempat,” imbuh dia. 

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved