Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Pansus Tambang, Komitmen Benahi Pertambangan Jatim Proses Perijinan Belum Penuhi Syarat

 
07 Desember 2015

Pansus Tambang, Komitmen Benahi Pertambangan Jatim

Proses Perijinan Belum Penuhi Syarat

Belum lengkapnya kebutuhan dokumentasi pertambangan di Jawa Timu, membuat Panitia Khusus (Pansus) Pertambangan DPRD Jatim mematangkan langkah untuk membenahi perijinan administrasi tambang di Jawa Timur. Upaya ini, dilakukan setelah Pansus menemukan banyak hal, terkait persoalan pertambangan yang berpotensi masalah sosial, jika tidak dikelola secara baik. Apalagi, sejumlah masukan dari Biro ESDM, Pemerintah Daerah dan  stakeholder lain masih banyak pembenahan-pembenahan.

Anggota Pansus Pertambangan, Miftahul Ulum mengatakan, setelah beberapa kali rapat dan bertemu dengan stakeholder serta melakukan sidak dibeberapa tempat lokasi pertambangan, pihaknya melihat persoalan tambangan harus dibenahi. Karena hampir semua proses perijinan, belum memenuhi syarat sebagai lokasi pertambangan. Tetapi saat ditarik ke Provinsi Jawa Timur, pengawasan terhadap penataan pertambangan harus lebih ketat.

Pansus juga sepakat, untuk tambangan golongan B, yaitu pasir besi untuk ditutp sementara, sampai proses perijinan tuntas. Namun demikian, pansus tidak akan menutup mata terhadap pertambangan lainnya di Jawa Timur. “Terkait kebutuhan pembangunan, kami tetap memberikan kesemptan untuk melakukan eksplorasi. Tetapi hanya mereka yang memenuhi persyaratan yang bisa  Politisi PKB ini, menilai selama ini Pansus Pertambangan DPRD Jawa Timur akan menyampaikan beberapa putusan sela, sehingga tidak menunggu kerja pansus tuntas. “Putusan sela ini, menjadi sangat mungkin. Karena urgennya kebijakan yang disampaikan terkait penataan pertambangan di Jawa Timur,” ujar dia.

Terkait rekomendasi sela Pansus tersebut, lanjut Miftahul Ulum bakal ia sampaikan ke forum panitia khusus terkait penataan tambangan tersebut. “Ini, kita melihat beberapa hal yang urgen, seperti dimana saja, lokasi tambang yang bisa tetap beroperasi dan mana yang tidak. Karena memang, kondisi atau lokasinya tidak memungkinkan untuk dilanjutkan pertambangan,” tegas Miftahul Ulum.

Jika penataan tidak segera dilakukan, Bachrul Ulum mengaku khawatir, aksi kekerasan seperti yang menimpa Salim kancil dan Tosan di lokasi pertambangan Selok Awar-Awar, Lumajang akan terulang. “Bahkan, menurut dia sejumlah laporan terkait upaya aksi kekerasan terhadap aktivis anti tambang, mulai bermunculan kembali. “Jangan sampai muncul, karena itu, pansus harus bertindak cepat dengan melakukan putusan sela. Sehingga segala hal bisa terantisipasi sejak diini,” urai dia.

Pasca insiden maut di Selok Awar-Awar Lumajang hingga memakan korban meninggal Salim Kancil, Pemprov Jatim melegalkan 8 Perusahaan Tambang untuk tetap beroperasi dengan alasan untuk pembangunan infrastruktur, ironisnya 8 perusahaan yang dilegalkan itu telah menyalahi aturan, untuk itu Pansus Pertambangan DPRD Jatim akan memanggil 8 Perusahaan tersebut.

Data Pansus, hingga saat ini, masih ada 8 perusahaan yang saat ini dilegalkan Pemprov Jatim untuk tetap melakukan aktivitas penambangan, padahal ijin 8 perusahaan itu tidak memenuhi prosedur yang ada. Delapan perusahaan tambang itu, adalah CV Widya Utama, KPP Kopasdal Pasirian, CV Surya Jaya Sejahtera, CV Anugerah Semeru, KPP Kopasdal Candipuro, CV Duta Pasir Semeru, CV Semeru Jaya Abadi, KPP Kopasdal 2 Candipuro.

Anehnya, proses ijin 8 perusahaan ini tidak sesuai dengan prosedur yang ada, karena tidak memiliki dokumen kewajiban pemegang ijin yaitu laporan studi kelayakan, laporan eksplorasi, laporan rencana kerja dan anggaran belanja, rencana investasi, rencana reklamasi, rencana pasca tambang, tidak membayar biaya pencanangan wilayah dan jaminan reklamasi dan banyak lagi aturan yang tidak dipenuhi.

Sebelumnya, Ketua Pansus Pertambangan DPRD Jatim, Ahmad Hadinuddin, menyampaikan, puluhan bahkan ratusan ijin tambang yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten ternyata banyak yang menyalahi aturan. Sehingga, saat ini banyak kegiatan penambangan dihentikan. Untuk itu, dirinya mendorong Dinas ESDM Pemprov Jatim untuk ikut bertanggung jawab melakukan perbaikan. “Hal ini, menjadi salah satu bahan untuk evaluasi, agar Dinas ESDM tidak asal asalan bekerja tapi benar-benar sesuai aturan,” terang Hadinuddin. (Hidayat).

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved