Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Pemutihan Perizinan Tambang, Perpanjang Masalah

 
07 Desember 2015

Pemutihan Perizinan Tambang, Perpanjang Masalah

Ketua Pansus Tambang DPRD Jatim,  Ahmad Hadinuddin tidak sependapat terkait 'pemutihan' (legalisasi) perizinan tambang di Lumajang dengan dalih untuk pembangunan. Menurutnya, pemutihan lewat Pergub No 26/2015 justru berpotensi memperpanjang persoalan. "Terkait legalisasi atau pemutihan tambang pasir yang sekitar 14 itu, kan awal proses perizinannya tidak benar. Nggak ada itu yang namanya studi kelayakan, amdal, UKL-UPL, itu nggak ada," katanya.

"Jaminan reklamasi juga nggak ada. Tiba-tiba dapat izin dari Pemkab. Terus ketika wewenang pindah ke Provinsi, tiba-tiba legalisasi dengan pola yang sama tanpa ada persyaratan, dan sebagainya. Jadi kita menemukan banyak kejanggal saat turun ke Lumajang beberapa waktu lalu.

” Lantas, apa makna Pergub No 26/2015?. "Ini namanya Dinas ESDM malah memperpanjang persoalan. Aturan lain, UU No 4/2009 (tentang Minerba) juga diabaikan. Semuanya dilanggar itu sama ESDM," tandasnya. Hadinuddin menegaskan, alasan pemutihan untuk pembangunan di Jatim sama sekali tidak bisa dibenarkan.

"Apapun alasannya, termasuk untuk pembangunan, nggak bisa dibenarkan kalau menabrak aturan. Nanti kita panggil ulang ESDM untuk kasus Lumajang," kata dia. Kejanggalan lain, lanjut Hadinuddin, terkait pajak. Pada 2014 pajak masih di angka Rp 79 juta namun pada 2015 hanya Rp 48 juta. Padahal perusahaan tambang bekerja sangat eksploitatif.

"Berarti ada main mata di situ, antara penguasa (Pemkab) danperusahaan tambang. Tak menutup kemungkinan legalisasi (pemutihan yang diberikan ESDM) juga bagian dari main mata," nilainya. (Hidayat)

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved