Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Pansus Pertambangan Temuankan 8 Tambang Bermasalah Masih Beroperasi

 
02 Desember 2015

Pansus Pertambangan Temukan  8 Tambang Bermasalah Masih Beroperasi

Upaya penataan izin pertambangan di Lumajang Jawa Timur, kembali memunculkan masalah. Setelah indikasi pengurusan izin yang tidak beres, kemarin Panitia Khusus (Pansus) Pertambangan DPRD Jatim kembali menemukan delapan perusahaan ilegal yang tetap beroperasi.

Informasi yang dihimpun, kedelapan perusahaan tersebut beroperasi karena telah mendapat izin Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Alasannya, sejumlah proyek pembangunan infrastruktur di Jatim perlu pasokan pasir asal Lumajang itu.

Pansus Pertambangan DPRD Jatim bereaksi keras atas hal ini. mereka mengaku akan memanggil delapan perusahaan tersebut untuk mengetahui detil izin yang diberikan Pemprov Jatim.

Kedelapan perusahaan tersebut adalah CV Widya Utama, KPP Kopasdal Pasirian, CV Surya Jaya Sejahtera, CV Anugerah Semeru, KPP Kopasdal Cand i- Puro, CV Duta Pasir Semeru, CV Semeru Jaya Abadi, dan KPP Kopasdal 2 Candipuro.

’’Puluhan, bahkan ratusan izin tambang yang dikeluarkan Pemkab Lumajang ternyata menyalahi aturan. Karena itu, pasca insiden Salim Kancil beberapa waktu lalu, semua penambangan dihentikan.

Namun, nyatanya masih ada delapan perusahaan yang saat ini dilegalkan Pemprov Jatim untuk tetap melakukan aktivitas,” ujar Ketua Pansus Pertambangan Ahmad Hadinuddin kemarin.

Politikus Partai Gerindra ini menjelaskan, kedelapan perusahaan tersebut ilegal karena izin yang diurus tidak sesuai prosedur. Pasalnya, syarat pengurusan izin seperti laporan studi kelayakan, laporan eksplorasi, laporan rencana kerja dan anggaran belanja, rencana investasi, rencana reklamasi, serta rencana pasca tambang tidak dimiliki sama sekali.

”Tak hanya itu, mereka juga tidak membayar biaya pencanangan wilayah dan jaminan reklamasi dan banyak lagi aturan yang tidak dipenuhi,” ungkapnya.

Ironisnya, lanjut Hadinuddin, Pemerintah Provinsi (Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral/ESDM) yang sejak awal mengetahui seluruh izin bermasalah ini justru memberikan lampu hijau. Mereka tetap membiarkan delapan perusahaan untuk beroperasi.

”Ini kan aneh. Bukannya meminta mereka untuk melakukan perbaikan, malah dibiarkan. Karena itu, temuan ini tentu akan menjadi bahan evaluasi Pansus. Jadi, Dinas ESDM tidak asal dalam memberi izin. Tetapi benar-benar mengikuti aturan yang ada," tandasnya.

Wakil Ketua Pansus Pertambangan Thoriqul Haq menambahkan, semua pihak harus transparan atas perizinan pertambangan. Karena itu, bukan hanya delapan perusahaan yang dipanggil, melainkan juga pihak Pemprov Jatim selalu pemberi izin (ESDM).

’’Kami akan minta keterangan semuanya sehingga persoalan ini terang benderang. Kami tidak ingin, izin untuk delapan perusahaan illegal ini menimbulkan kecemburuan bagi penambang ilegal lainnya sehingga upaya penataan sulit diwujudkan,” beberya.

Kepala Dinas ESDM Pemprov Jatim Dewi J Putriatni belum bisa dikonfirmasi atas temuan Pansus Pertambangan DPRD Jatim tersebut. Salah seorang staf di dinas ESDM mengaku bahwa atasannya sedang melakukan kunjungan kerja ke China beberapa hari lalu.

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved