Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Soekarwo Harus Tutup Tambang Emas Tumpang Pitu

 
05 Desember 2015

Soekarwo Harus Tutup Tambang Emas Tumpang Pitu

Kisruh pertambangan di Jawa Timur terus terjadi, warga terus melakukan penolakan dengan maraknya aksi tambang di sekitar wilayah mereka yang dinilai merugikan. Kali ini terjadi di tambang emas di Kawasan Gunung Tumpang Pitu, Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur.

Warga yang melakukan aksi demo menjadi korban penembakkan oleh aparat kepolisian. Ada seorang bocah terkena peluru nyasar dan tiga warga yang terkena tembakkan ketika demo menolak eksploitasi tambang emas tersebut pada Rabu (25/11/2015) lalu.

Menanggapi tragedi itu, Panitia Khusus (Pansus) Pertambangan DPRD Jawa Timur angkat bicara. Pansus mendesak agar persoalan tambang di Jatim diatasi langsung oleh Gubernur Soekarwo.

"Gubernur harus segera turun tangan mengatasi persoalan tambang ini. Sebab di khawatirkan akan merambat pada kerusuhan sosial lainnya," ujar Ketua Pansus Pertambangan DPRD Jatim Ahmad Hadinuddin saat dikonfirmasi Lensa Indonesia.

la menegaskan hal ini tidak lagi bisa ditolerir. Sehingga Gubernur untuk segera turun menyelesaikan persoalan ini menyusul adanya kebijakan untuk izin tambang telah diserahkan kepada pihak Provinsi.

"Kalau memang Tambang Tumpang Pitu itu bermasalah dan tak berizin, Gubernur harus segera mencabut izin tambang di Tumpang Pitu itu," pintanya.

Ditambahkan Hadi (panggilan akrabnya), hampir sebagian besar izin tambang yang dikeluarkan oleh Kabupaten/Kota selama ini bermasalah. Dimana rata-rata mereka tidak mengantongi izin lengkap, seperti Amdai IWP, IUP hingga pada izin eksploitasi, namun mereka dengan bebas melakukan penambangun yang notabene merusak lingkungan sekitar termasuk masyarakat yang hidup di sekitar area pertambangan.

Hal lain yang juga disoroti Pansus Pertambangan, terkait uang negara yang masuk lewat pajak pertambangan sangat minim sekali. Dengar begitu negara merasa dirugikan. Mengingat dana dari pajak tersebut tidak bisa dikembalikan ke masyarakat untuk perbaikan lingkungan.

"Karena itu adanya kisruh di areal tambang yang ada di Jatim ini tidak bisa ditolerir lagi dan secepatnya Gubernur mengambil langkah cepat untuk mencabut izin sekaligus menutup pertambanga yang ada,” tegas politisi Partai Gerindra ini.

Apalagi sesuai aturan yang ada yang disampaikan oleh Dinas ESDM Jawa Timur, bahwa Gubernur memiliki kewenangan untuk mencabut izin pertambangan jika diketahui membawa dampak kerugian sosial di masyarakat dan kerawanan keamanan.

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved