Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Legalkan Tambang Liar, Ampel Desak Copot Kadis ESDM

 
22 Desember 2015

Legalkan Tambang Liar, Ampel Desak Copot Kadis ESDM

 

Aliansi Masyarakat Peduli Lingkungan (Ampel) Kabupaten Lumajang mendesak Gubernur Jatim, Soekarwo untuk mencopot Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Pemprov Jatim, Dewi J Putriatni. Mengingat Dewi tak becus dalam mengurusi tambang, dan melegalkan banyak tambang liar.

 

"Kadis ESDM telah merekomendasikan 20 dari 58 pertambangan untuk beroprasi kembali. Padahal, 20 perusahaan tambang itu illegal yakni belum memenuhi persyaratan dan melanggar undang-undang Minerba," kata Ketua Ampel, Imron Fauzi, ketika rapat dengan Panitia Khusus (Pansus) tambang di DPRD Jatim, Senin (21/12/2015).

 

Menurut Imron, yang lebih parah lagi adalah dibukanya kembali 20 tambang yang sempat berhenti beroperasi setelah tragedi Salim Kancil beberapa waktu lalu.Padahal sampai hari ini, belum ada solusi mengenai kerusakan lingkungan di Lumajang akibat tambang pasir illegal.

 

Tambang ilegal tersebut berdampak kepada kerusakan di  sektor pariwisata Lumajang yakni Pantai Bambang dan Watu Pecak. Selain itu, perusahaan penambangan pasir itu juga melanggar sejumlah aturan UU Minerba saat beroperasi di Lumajang.

 

Salah satunya PT KSO Mutiara Halim. Data hasil Investigasi Ampel, perusahaan tersebut hanya menyetorkan Rp1,2 miliar selama beroperasi di Lumajang sejak 2010 hingga 2015. Padahal keuntungan perusahaan itu diperkirakan mencapai Rp97 miliar selama enam tahun beroperasi. "Setoran ke pemda itu tidak sampai 50 persen dari keuntungan mereka," katanya.

 

Sementara Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Pemprov Jatim, Dewi J Putriatni berkelit tidak memiliki kewenangan melakukan pengawasan terhadap operasional 20 tambang baru.ESDM juga berkelit bahwa yang mengeluarkan izin pertambangan adalah Pemerintah Pusat bukan Pemprov Jatim.

 

"Perusahaan tambang bisa mengajukan permohonan izin. Tapi harus melewati pemkab, pemprov, dan pusat,"  kata Dewi.

 

Dewi mendesak agar penambang perorangan menjadi satu, kemudian pemkab akan membentuk CV atau koperasi agar bisa mengajukan Izin Usaha Pertambangan (IUP)." Sebanyak 20 perusahaan itu memasukkan izin ke P2T (Pusat Pelayanan Terpadu). Kami juga mendesak Dirjen Minerba agar segera menerbitkan aturan mengenai ini dalam bentuk PP atau Permen, agar kami bisa melakukan pengawasan," ujarnya.

 

Sementara Ketua Pansus Tambang DPRD Jatim, Akhmad Hadinuddin mengatakan, memang berdasarkan aturan Undang-Undang  23 /2014 tentang Pemerintah Daerah, pengawasan tambang adalah wewenang pemerintah pusnat. Namun Dinas ESDM mempunyai hak secara administratif melegalisasi aturan, dan memiliki hak untuk mengeluarkan surat himbauan penutupan tambang yang illegal. (Adi).

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved