Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Plototi Tumpang Pitu, Pansus Pertambangan Desak Plt Bupati Banyuwangi

 
22 Desember 2015

Plototi Tumpang Pitu, Pansus Pertambangan Desak Plt Bupati Banyuwangi

Pansus Pertambangan memplototi kegiatan tambang emas Tumpang Pitu, Banyuwangi. Karena keberadaan tambang Tumpang Pitu yang dikelola swasta, tidak banyak menguntungkan kepentingan masyarakat dilapangan. Hal ini, berbeda jika penggelolaanya diberikan BUMD, Pemerintah bisa mengontrol, salah satunya pola mekanisme saham yang diberikan swasta. "Beda kalau saham itu diberikan BUMD, teman-teman dewan gampang ngontrolnya. Karena itu untuk Pj Bupati, ajaklah bicara itu pemilik saham," kata Agus Dono Wibawanto, Wakil Ketua Pansus Pertambangan DPRD Jatim.

Usai reses Pansus Pertambangan DPRD Jatim kembali 'tancap gas'. Senin (21/12) kemarin, bertempat di ruang Badan Musyawarah (Bamus), Pansus yang beranggotakan 31 anggota Dewan tersebut melakukan hearing dengan Plt Bupati Banyuwangi Zarkasi, pihak ESDM Jatim, serta Dinas terkait dari Pemkab Banyuwangi.

Sejumlah hal menjadi sorotan anggota Pansus. Mulai kepemilikan saham, jaminan reklamasi (jamrek), hingga payung hukum terkait pengelola tambang dari pihak swasta, bukan BUMD. Lanjut Agus Dono, pihaknya meminta Dinas ESDM mengawasi pola mekanisme saham yg diberikan swasta. "Beda kalau saham itu diberikan BUMD, teman-teman dewan gampang ngontrolnya. Karena itu untuk Pj Bupati, ajaklah bicara itu pemilik saham," katanya.

"Mainset Ibu ESDM harus berubah. Ini eksplorasi belum jalan tapi sahamnya naik terus. Jangan hanya pemilik saham yang menikmati, sementara masyarakat tidak merasakan apa-apa." Agus bahkan 'menantang' Pemkab Banyuwangi agar 10 persen saham yang diberikan pengelola sekian persennya di-take over untuk kepentingan masyarakat terdampak. "Berani nggak? Jangan hanya di angka. Jangan salah, teknologi apapun kalau Allah tak berkehendak tak keluar itu emasnya.

Selain itu, Agus meminta Dinas ESDM tak hanya fokus pada eksplorasi emas. "Freeport itu tak hanya bicara emas tapi ada lima komponen besar. Mungkin ada besinya, perak atau uranium. Karena itu kita butuh smleter agar tak gelondongan dibawa ke luar negeri," tambahnya.

Sementara Ketua Pansus Tambang, Ahmad Hadinuddin meminta kepastian angka dari Kepala Dinas ESDM Jatim, Dewi J Putriatni terkait nilai jamrek. "Ini ada perbedaan. Sebelumnya di Komisi D, Dewi bilang Rp 10 miliar, tapi sekarang Rp 800 juta, mana yang benar?" katanya.

Dewi sempat membantah. Rupanya dia tak membaca data secara cermat, sampai akhirnya memberikan koreksi. "Saya mohon maaf pada ketua, terkait rencana jaminan reklamasi melalui bank garansi yang akan ditempatkan di Bank Jatim. Mohon maaf saya salah besar tadi angkanya," ujarnya.

Dia lantas membeberkan, untuk tahun pertama jamses sebesar Rp 21,2 miliar, tahun kedua Rp 7,2 miliar, tahun ketiga Rp 4,8 miliar, tahun keempat Rp 3 miliar dan tahun kelima Rp 8 miliar. "Total sebesar 58,9 miliar untuk limat tahun," terangnya.

Dewi menambahkan, setelah dikeluarkan izin PT BSI (Bumi Suksesindo) wajib melaporkan eksplorasi dengan asumsi cadangan emas 36 juta troi ons, feasibility study, rencana kerja dan anggaran biaya selama 20 tahun yang dilaporkan setiap tahun. Kemudian membuat rencana reklamasi dan pasca tambang.

"Dokumen-dokumen itu sekarang dalam proses di Dinas ESDM Provinsi. Angka-angkanya belum resmi karena RKAB (Rencana Kerja dan Anggaran Belanja) dan rencana reklamasi belum kami setujui. Jadi itu semua masih perencanaan," tandasnya.

Kalau nanti disetujui, lanjutnya, jaminan baru boleh ditempatkan di Bank Jatim. "Boleh dengan research account, cash maupun deposito. Nilainya sesuai dengan rencana reklamasi yang disetujui. Jadi saya tandaskan, ekspolasi belum, tapi kalau pembangunan sarana-prasarana boleh," ucapnya.

Sementara Pj Bupati Banyuwangi, Zarkasi lebih banyak memaparkan payung hukum serta dampak kajian lingkungan. "Bagi saya aspek legalitas itu segala-galanya, dan di forum ini saya sampaikan aspek legalitas itu sudah terpenuhi," katanya. (Hidayat)

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved