Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Pansus Pertambangan Temukan Pelanggaran pada Tambang Emas Tumpang Pitu

 
04 Januari 2016

Pansus Pertambangan Temukan Pelanggaran pada Tambang Emas Tumpang Pitu

 

Panitia Khusus (Pansus) Pertambangan DPRD Jawa Timur menemukan banyak pelanggaaran yang dilakukan pengelola tambang emas Tumpang Pitu, Banyuwangi dalan hal ini PT Bumi Sukses Indo (BSI).

 

Ketua Pansus Pertambangan DPRD Jawa Timur, Ahmad Hadinuddin mengatakan, dalam kunjungannya ke Tumpang Pitu, ditemukan  ijin usaha pertambangan yang dilakukan PT. BSI ternyata tanpa disertai prosedur yang benar. Diantaranya tidak disertai laporan studi kelayakan, laporan ekplorasi, laporan kerja, anggaran belanja, rencana reklamasi, rencana paksa tambang, Analisi Dampak Lingkungan (Amdal)  dan jaminan reklamasi.

 

"Sampai saat ini belum ada dana jaminan reklamasi yang dijaminkan  oleh PT. BSI kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur, bahkan laporan studi kelayak masih dalam pembahasan dengan Dinas ESDM Jatim," ujar Hadinuddin.

 

Dalam SK bupati Banyuwangi Nomor 188/928/KEP/429.011/2012 tanggal 7 Desember 2012 perihal ijin usaha, dicantumkan bahwa wilayah  lokasi penambangan seluas 4.998 ha adalah hutan lindung. Area tersebut  tidak diperbolehkan untuk usaha pertambangan. "SK itu keluar sebelum perubahan fungsi hutan lindung menjadi hutan produksi yang di keluarkan oleh Kementerian Kehutanan," ungkapnya.

 

Menurut politisi asal Gerindra itu, ketika Pansus mempertayakan kelengkapan dokumen ganti rugi, PT. BSI belum dapat menunjukkan dokumen ganti rugi lahan dua kali luasan dengan alamat lokasi lahan yang sudah di lakukan atas SK Menhut Nomor 2245/Menhut-VII/PKH/2013 tanggal 29 April 2013 seluas 2.682,22 Ha.

 

"Tidak hanya tahun 2013 saja, tetapi tahun berikutnya mereka (PT. BSI) tidak dapat menunjukkan dokumen ganti rugi atas SK Nomor 4936/Menhut-VII/2014 tgl 07 Juli 2014 seluas 1987,80 Ha, SK Nomor S.317/Menhut-VII/2014 tgl 25 Juli 2014 seluas 994,7 Ha, dan SK Nomor 812/Menhut-II/2014 tgl 25 September 2014 seluas 194,72 Ha," paparnya. (Adi).

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved