Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Pansus Dewan Jatim Akan Panggil Direksi PT. BSI

 
05 Januari 2016

Pansus Dewan Jatim Akan Panggil Direksi PT. BSI

Panitia Khusus (Pansus) Pertambangan DPRD Jawa Timur akan memverifikasi data yang dimiliki Pansus dan temuan pelanggaran saat berkunjung ke tambang emas Tumpang Pitu yang dikelola PT. Bumi Sukses Indo (BSI), di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Untuk memverifikasi dan mendalaminya, Pansus DPRD Jatim akan memanggil jajaran Direksi PT Bumi Sukses Indo (BSI) dalam pekan ini. 

Ketua Pansus Pertambangan DPRD Jatim, Ahmad Hadinuddin, mengatakan masalah PT. BSI ini cukup komplek, mulai kelengkapan ijin, hingga pengalaman. Tambang emas yang dilakukan PT BSI merupakan usaha pertambangan yang pertama kali, sehingga belum memiliki pengalaman di bidang penambangan.

Maka, perlu dilakukan kajian secara mendalam terkait masalah lingkungan, masalah sosial dan reklamasi pasca tambang sebagai bentuk langkah awal mengantisipasi berbagai permasalahan yang bisa ditimbulkan di kemudian hari. "Ketika kita evaluasi di lapangan, ternyata PT BSI pengalamannya masih cukup minim. Maka, nanti perlu kajian terhadap dampak dari tambang," ujar Hadinuddin.

Selain itu, Pansus mempertanyakan dasar hukum yang di pakai oleh PT. BSI, sehingga dapat mengeluarkan dana CSR miliaran rupiah kepada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Padahal PT tersebut belum melakukan kegiatan penambangan. Di sisi lain, proses kelengkapan proses perijinan belum tuntas. "Dana itu dikhawatirkan dapat menjadi masalah dikemudian hari," tegas pria yang menjabat anggota Komisi D DPRD Jatim tersebut.

Pansus, kata dia, juga menemukan banyak pelanggaaran yang dilakukan pengelola tambang emas Tumpang Pitu (PT BSI, red). Diantaranya ditemukan  ijin usaha pertambangan yang dilakukan PT BSI ternyata tanpa disertai prosedur yang benar. Kemudian tidak adanya laporan studi kelayakan, laporan ekplorasi, laporan kerja, anggaran belanja, rencana reklamasi, rencana paksa tambang, Analisi Dampak Lingkungan (Amdal) dan jaminan reklamasi.

"Sampai saat ini belum ada dana jaminan reklamasi yg dijaminkan oleh PT BSI kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur, bahkan laporan studi kelayak masih dalam pembahasan dengan Dinas ESDM Jatim," pungkasnya

Dalam SK Bupati Banyuwangi Nomor 188/928/KEP/429.011/2012 tanggal 7 Desember 2012 perihal ijin usaha, dicantumkan bahwa wilayah  lokasi penambangan seluas 4.998 ha adalah hutan lindung. Area tersebut  tidak diperbolehkan untuk usaha pertambangan. "SK itu keluar sebelum perubahan fungsi hutan lindung menjadi hutan produksi yang di keluarkan oleh Kementerian Kehutanan," ungkapnya.

Menurut Politisi asal Gerindra itu, ketika pansus mempertayakan kelengkapan dokumen ganti rugi, PT BSI belum dapat menunjukkan dokumen ganti rugi lahan dua kali luasan dengan alamat lokasi lahan yang sudah di lakukan atas SK Menhut Nomor 2245/menhut-VII/PKH/2013 tanggal 29 April 2013 seluas 2.682,22 Ha.

"Tidak hanya tahun 2013 saja, tetapi tahun berikutnya mereka (PT BSI) tidak dapat menunjukkan dokumen ganti rugi atas SK Nomor 4936/Menhut-VII/2014 tgl 07 Juli 2014 seluas 1987,80 Ha, SK nomor S.317/Menhut-VII/2014 tgl 25 Juli 2014 seluas 994,7 Ha, dan SK nomor 812/Menhut-II/2014 tgl 25 September 2014 seluas 194,72 Ha," tandasnya. 

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved