Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Pemkab. Banyuwangi Diindikasikan Menerima Gratifikasi Rp 4 Miliar dari PT. BSI

 
05 Januari 2016

Pemkab. Banyuwangi Diindikasikan Menerima Gratifikasi Rp 4 Miliar dari PT. BSI

Hasil sidak Pansus pertambangan DPRD Jatim ke wilayah tambang emas tumpang pitu di Banyuwangi menemukan sejumlah fakta terkait proses perijinan yang ternyata banyak melanggar aturan. Bahkan ada indikasi Pemkab Banyuwangi menerima gratifikasi dari PT BSI (Bumi Sukses Indo)

Ketua Pansus Pertambangan DPRD Jatim, Ahmad Hadinuddin menegaskan hasil sidak diketahui PT. BSI, belum menunjukan bukti lahan pengganti atas lahan yang digunakan. Selain itu, PT. BSI juga belum memberikan dana jaminan pencadangan wilayah tambang dan dana jaminan reklamasi. Bahkan pemberian ijin penggunaan lahan seluas 4 ribu 998 hektar yang dieksploitasi adalah hutang lindung yang belum beralih fungsi menjadi hutan produksi dan SK keluar tahun 2012, sedangkan ijin pinjam pakai kawasan Hutan dari Pemerintah pusat baru keluar 2013.

"Berbagai fakta itu menunjukan pemberian SK ijin usaha pertambangan operasi produksi kepada PT BSI ternyata melanggar ketentuan undang-undang yang ada. Tidak hanya itu diketahui ada pemberian CSR oleh PT. BSI ke Pemkab. Banyuwangi sebesar Rp 4 miliar pada tahun 2012. Padahal sebuah perusahaan memberikan CSR dasar dananya dari hasil usaha, sedangkan PT BSI belum mendapatkan hasil, baru proses eksploitasi. Selain itu proses ijinnya pun belum memenuhi aturan," ungkap Politisi dari Fraksi Gerindra ini.

Hadinuddin menegaskan, dikhawatirkan pemberian CSR itu masuk gratifikasi yang tujuannya memudahkan proses pemberian ijin, walaupun PT. BSI belum memenuhi berbagai syarat yang telah ditetapkan dalam undang-undang.

"Fakta di lapangan juga diketahui sistem kerjasama antara Pemkab. Banyuwangi dengan PT. BSI pun bermasalah, yang seharusnya Pemkab. Banyuwangi lewat BUMD menjadi salah satu pemilik saham tapi sistem kerjasamanya malah hibah saham sebesar Rp 22,9 miliar.

Menariknya hibah saham yang seharusnya diserahkan ke Pemkab. tapi faktanya dikelola oleh PT BSI. Dan pemberian hibah saham ini dilakukan mulai tahun 2012, sedangkan cantolan perdanya baru terbit 2014 Perda penyertaan modal daerah kepada pihak ketiga nomer 6 tahun 2014," ujarnya. (Siti).

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved