Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

DPRD Jatim Jalankan Tiga Fungsi

 
08 Januari 2016

DPRD Jatim Jalankan Tiga Fungsi

Untuk menjalankan kinerjanya sebagai Legislatif, Pimpinan DPRD Jatim menegaskan sudah melaksanakannya fungsi Legislasi, Budgeting dan Kontroling. Hal ini dibuktikan dengan telah diselesaikan pengesahan 12 Raperda, pengawasan terhadap Peraturan Perundang-undangan serta pengesahan APBD 2016 yang tepat waktu yaitu 10 Nopember 2015.

 

Ketua DPRD Jatim, H. Abdul Halim Iskandar dalam Rapat Paripurna menegaskan jika 12 Raperda tersebut terdiri dari dua Peraturan DPRD dan 10 persetujuan bersama DPRD. Sedang terkait pengawasan diantaranya Dewan telah menggelar forum Sinergitas yang membedah UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah yang diikuti DPRD se-Indonesia.

 

"Yang jelas forum Sinergitas tersebut relevan diselenggarakan, mengingat aturan-aturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dirasakan mendiskriminasi kepentingan Pemerintah Daerah. Dan apapun hasil yang disimpulkan dalam forum tersebut telah membawa dampak positif terhadap regulasi Peraturan Perundang-undangan,"tegas Halim.

 

Manifestasi, pengawasan Dewan yang lain ketika DPRD Jatim menyikapi secara cepat dan akurat terkait dengan pembunuhan aktivis anti pertambangan di Lumajang. Kasus tersebut merupakan contoh dan fenomena lokal yang ternyata menjadi perhatian nasional, sehingga mau tidak mau, DPRD Jatim harus segera melakukan langkah-langkah untuk mengantisipasi kemungkinan di daerah lain yang karakteristiknya sama dengan Kabupaten Lumajang.

 

"Untuk itu DPRD Jatim sepakat untuk membentuk Panitia Khusus Pertambangan di Jatim dengan tujuan agar kasus ini tidak terjadi lagi. Kinerja Pansus juga diarahkan untuk melakukan investigasi terhadap permasalahan serta pendataan wilayah pertambangan di Pemprov Jatim baik legal maupun ilegal. Setelah hasilnya akan dijadikan pembahasan di DPRD untuk menentukan sikap dan rekomendasi DPRD terhadap pertambangan di Jatim,"tegas pria yang juga Ketua DPW PKB Jatim ini.

 

Terkait dengan implementasi fungsi Budgeting (penganggaran), selama ini DPRD Jatim mempunyai tradisi yang menjadi kesepakatan bersama Pemprov Jatim dengan DPRD Jatim yaitu penetapan APBD harus dilaksanakan tepat waktu, yakni setiap tanggal 10 Nopember yang bersamaan dengan momentum Hari Pahlawan.

 

"Alhamdulillah, dalam proses pembahasan APBD Jatim 2016 dapat diselesaikan sesuai target, yakni 10 Nopember 2015. Walaupun harus bekerja sampai tengah malam, namun DPRD Jatim dan Pemprov Jatim tetap menjaga komitmen untuk melaksanakan tugas fungsi anggaran sesuai dengan target yang telah disepakati bersama,"paparnya.

 

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Jatim, Achmad Iskandar menegaskan dalam menyikapi sekaligus mengantisipasi maraknya kasus penyalagunaan narkoba beserta dampak negatif dari penggunaan narkoba yang mengancam generasi bangsa, terutama kalangan muda dan pelajar, maka DPRD jatim pada tahun 2015 melaksanakan forum Sinergitas Nasional dengan tema 'Strategi Pencapaian Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalagunaan dan Peredaran Gelap Narkoba'.

 

"Bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi dengan melibatkan para stakeholders yang ada di Jatim, sehingga disepakati penandatangan deklarasi bersama dalam upaya membuat kebijakan dan program nyata dalam memerangi peredaran gelap dan penyalagunaan narkoba serta upaya menyelamatkan generasi bangsa dari bahaya narkoba,"lanjut politisi asal Partai Demokrat ini. (Hidayat)

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved