Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Pansus Soroti Kinerja ESDM Jatim, PT Antam Incar Tambang Emas Silo

 
15 Januari 2016

Pansus Soroti Kinerja ESDM Jatim, PT Antam Incar Tambang Emas Silo 

Panitia Khusus (Pansus) Pertambangan DPRD Jawa Timur mengumpulkan warga Desa Pace, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember melakukan jajak pendapat terkait proses lelang tambang emas di wilayah tersebut. Upaya Pansus ini, dilakukan karena sebagai masyarakat menolak eksploitasi yang saat ini, menjadi incaran PT. Antam.  Apalagi, Dinas ESDM Jawa Timur yang harusnya lebih ketat melakukan pengawasan, dinilai Pansus Pertambangan tidak banyak mengawal kebijakan Gubernur Jatim. Jika dibiarkan, kegiatan ekspoitasi dikhawatirkan merusak hutan sebagai paru-paru Jawa Timur.

Ketua Pansus Pertambangan DPRD Jatim, Ahmad Hadinuddin mengatakan munculnya penolakan warga sekitar tambang menjadi wajar. Sebab, peserta lelang yang mendaftar, salah satu perusahaan BUMN bernama PT. Aneka Tambang (Antam) dinilai tidak banyak memberikan manfaat di lokasi tambang. Apalagi, lokasi tambang emas Silo Jember itu berada di kawasan hutan lindung dan dalam satu gugusan gunung dengan tambang emas Tumpang Pitu Banyuwangi.

“Jika masyarakat tidak diajak bicara, maka kearifan lokal akan hilang. Kami khawatir ekosistem dan lingkungan menjadi rusak karena  hutan tersebut merupakan paru-paru Pulau Jawa," ujar Ahmad Hadinuddin.

Selain itu, Pansus juga mendesak ESDM Pemprov Jatim lebih tegas melakukan pengawasan terhadap upaya eksploitasi yang merugikan lingkungan. Sebab, selama ini Panitia Khusus melihat pihak ESDM yang mempuyai kewenangan terhadap perijinan pertambangan di Jawa Timur tidak memiliki gebrakan. “Kita juga meminta ESDM untuk lebih serius, mengawal kebijakan pertambangan. Karena memang, Pemprov mempunyai kewenangan itu,” tandas dia.

Pertimbangan ketat terhadap pengawasan tambang, kata Hadinuddin, karena  Dewan Jatim menemukan banyak pelanggaran saat sidak tambang emas Tumpang Pitu – Banyuwangi. Dimana  tambang yang dikelola PT Bumi Suksesindo (BSI), ternyata Ijin Usaha Pertambangannya (IUP) amburadul. Bahkan PT BSI juga belum berpengalaman di dunia tambang.

Ironisnya, lagi perijinan mengalami perubahan empat kali sejak 2012 hingga 2015. Diantaranya, SK Bupati Banyuwangi No.188/928/KEP/429.011/2012 tanggal 7 Desember 2012 perihal ijin usaha, dicantumkan bahwa wilayah lokasi penambangan seluas 4.998 hektar adalah hutan lindung sehingga area tersebut  tidak diperbolehkan untuk usaha pertambangan. "SK itu keluar sebelum perubahan fungsi hutan lindung menjadi hutan produksi yang di keluarkan oleh Kementerian Kehutanan. Padahal harusnya dibalik," tegas Ahmad Hadinuddin.

Kelengkapan dokumen ganti rugi PT BSI juga belum dapat menunjukkan dokumen ganti rugi lahan, dua kali luasan dengan alamat lokasi lahan yang sudah di lakukan atas SK Menhut No.2245/Menhut-VII/PKH/2013 tanggal 29 April 2013 seluas 2.682,22 hektar.

Tidak hanya itu, kata Hadinuddin pada tahun 2014, PT BSI juga tidak dapat menunjukkan dokumen ganti rugi atas SK No.4936/Menhut-VII/2014 tanggal 07 Juli 2014 seluas 1987,80 hektar, SK No.317/Menhut-VII/2014 tanggal 25 Juli 2014 seluas 994,7 hektar. "PT BSI hanya melakukan ganti rugi pada lahan seluas 194 ,72 hektar sebagimana tertuang dalam SK No. 812/Menhut-II/2014 tanggal 25 September 2014," imbuhnya. (Hidayat)

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved