Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Satu Kata Tolak, Soal Tambang Emas dan Pasir Besi

 
20 Januari 2016

Satu Kata Tolak, Soal Tambang Emas dan Pasir Besi

Semula elemen masyarakat yang berkumpul membahas persoalan tambang kemarin (19/1) sepakat menolak adanya penambangan emas dan pasir besi di Jember. Pertemuan itu dihadiri sejumlah Tokoh, Organisasi, Jajaran Muspida, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemkab Jember, dan Pansus Tambang DPRD Jember.

Menurut Ayub Junaidi, Wakil Ketua DPRD Jember yang ikut dalam pertemuan itu, dirinya meberikan pendapat kepada kepada Pejabat (Pj) Bupati terkait dengan keinginan investor masuk ke Silo. Seperti diketahui, PT Aneka Tambang (Antam) berencana melakukan eksplorasi dan eksploitasi tambang emas di Silo.” Intinya masyarakat Jember menolak tambang emas,”katanya.

Dalam pertemuan itu, lanjutnya, Kades Pace, Silo, menyatakan bahwa kawasan tersebut rawan untuk ditambang karena dekat dengan pemukiman.” Karena jaraknya hanya 500 meter dari pemukiman,”katanya.

Selain itu, lanjut dia, dari sekitar 18 ribu warga Pace, sekitar 17 ribu orang sudah menyatakan sudah menolak tambang. Belum lagi ada fatwa MUI yang menyatakan tambang bisa dilakukan jika memenuhi tiga syarat ,” yakni tidak melanggar UU, ada musyawarah mufakat masyarakat dan pemberi izin, serta memberikan manfaat kepada masyarakat,”terangnya.

Jika ketiga hal tersebut tidak terpenuhi, meskipun awal hukumnya mubah (boleh) menjadi haram (dilarang). Karena itu, Ayub menganggap perdebatan soal tambang emas di jember sudah selesai.

Dia mengatakan, DPRD bersama dengan Kades, NU, MUI, dan lainya akan berkirim surat ke Gubernur.” Dalam pertemuan juga hadir anggota DPRD Jatim. Semoga juga disampaikan kepada Gubernur bahwa masyarakat Jember belum siap,”tandasnya.

Namun, dia mengakui, Gubernur bisa saja tidak meminta pendapat rakyat dan bisa langsung melakukan lelang ke operator. Sebab, yang berwenang mengeluarkan izin tambang Gubernur.” Maka kita yang kena masalahnya,” cetusnya.

Sementara itu, Karimullah Dahrujiadi, anggota Pansus Tambang DPRD Jatim mengatakan, jika masyarakat menolak, pihaknya siap memperjuangkan.” Itu suara bersama, tekad bulat masyarakat Jember,”katanya.

Pendapat masyarakat, lanjut dia, akan menjadi perhatian dan atensi sebelum Gubernur mengeluarkan izin tambang. Izin tambang ada regulasi sendiri dan diatur dalam peraturan perundangan. Jika daerah secara total menyatakan belum siap, pendapat itu harus dihargai.

Yang jelas, dia mengatakan, Pansus Tambang melangkah bukan hanya dari sisi ekonomi, tetapi juga sosial dan lingkungan hidup. Pansus siap untuk membawa masalah ini ke Provinsi.” Aspirasi ini akan kami sampaikan ke Pemprov. Jatim,” janji legislator dari Jemberr ini.

Hal senada disampaikan Miftahul Ulum, anggota Pansus Tambang DPRD Jatim yang lain. Dia berterima kasih Pj Bupati sudah proaktif dengan memfasilitasi pertemuan tersebut.”tadi sekilas forum memang sepakat, dua jenis tambang tidak boleh dilakukan di Jember. Yakni pasir besi dan tambang emas,”ungkapnya.

Apalagi, kata dia, kedua potensi tambang itu ada di wilayah yang tidak boleh dilakukan aktivitas penambangan.” Seperti di Silo yang masuk hutan lindung perhutnai. Demikian pula gunung manggar. Sedangkan Pasebean ada di pesisir pantai selatan,”terangnya. Dalam RTRW nasional melarang ada aktivitas di zona rawan tsunami.

Karena itu, dikaji dari sisi manapun, terutama UU, jika ada izin tambang sama halnya melanggar aturan.” Kami sepakat dua tambang itu tidak dilakukan di Jember. Sedangkan tambang lainya, terutama galian c, perlu ditata ulang agar lebih tepat,”ujarnya.

Di bagian lain, Thoriqul Haq, anggota DPRD Jatim asal dapil Jember-Lumajang mengatakan, Antam belum mengantongi  isin ekplorasi, aplagi eksploitasi.” Satu pun perusahaan belum ada yang berizin secara definitif,”ungkapnya.

Demikian pula dengan perusahaan yang bakal menambang pasir besi di desa Paseban, Kencong. Perusahaan tersebut meski mengaku telah mengantongi izin, dia menjamin tidak bakal bisa menambang karena DPRD Jatim secara kelembagaan telah mengeluarkan moratorium.

Politisi muda PKB tersebut menjelaskan, semua pasir yang ada di pesisir pantai tidak boleh ditambang. Kecuali pasir yang ada didaerrah aliran sungai (DAS).” Masih bisa dibolehkan (DAS) karena bisa terbarukan.beda dengan pasir pinggir pantai,”jelasnya.

Janji perusahaan bakal mereklamasi pun sering omong kosong.” Mau direklamasi bagaimana?”tanyanya. kalau pun bisa, pasir di pesisir pantai tidak bisa diganti dengan pasir sungai.

Karena itu, dia meminta Pemkab. berani melarang siapapun yang menambang tanpa mengantongi izin.” Penambang tanpa izin itu liar. Harus diusir,”tegasnya.

Demikian pula pula dengan aktivitas liar emas digunung manggar, wuluhan. Dia menuding, para penambang di gunung manggar sebagai pelaku kejahatan illegal minig.”polisi harus menangkapnya. Bagian perhutani yang menutup,”tegas politisi yang biasa disapa Cak Thoriq itu.

Berbeda dengan tambang batu kapur di Puger. Pihaknya belum bisa melarang karena urgensi kebutuhanya masih snagat berpengaruh. Pun demikian dengan bahaya konflik yang dinilainya nyaris tidak ada.” Dibolehkan karena masyarakat tradisionalnya terlibat,” imbuhnya.

Dia secara pribadi mendorong agar Pemkab berani mengeluarkan Perda yang mengatur penambangan pasir dan galian c di DAS. Misalnya, penambangan harus melibatkan masyarakat penambang tradisional.” minimal 40 persennya,”katanya.

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved