Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Kaji Ulang Izin Tambang Pasir Besi Jember, Rekomendasi Pansus ’Tak Sakti’

 
01 Februari 2016

Kaji Ulang Izin Tambang Pasir Besi Jember, Rekomendasi Pansus ’Tak Sakti’

Panitia Khusus (Pansus) Pertambangan DPRD Jatim mengeluarkan rekomendasi semua aktivitas pertambangan di jalur pantai selatan Jawa dilarang. Namun rekom itu 'tak sakti' karena izin tambang pasir besi di Desa Paseban, Jember, tetap diperpanjang hingga 2023, bahkan tanpa sepengetahuan DPRD Kabupaten Jember.

Anggota Pansus Pertambangan, Abdul Halim menegaskan semua perizinan wajib dikaji ulang dengan berpegang pada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) No 43/2015 tentang evaluasi pengelolaan pertambangan.

"Evaluasi semua izin yang sudah keluar,  serta berdasarkan amanah UU (No 23/2014) sekarang perizinan menjadi domain provinsi. Sementara yang mengeluarkan izin tersebut masih aturan lama yakni kabupaten," kata Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Jatim.

Sesuai Permen ESDM No 43/2015, lanjut Halim, izin yang dikeluarkan salah satunya harus ada jaminan reklamasi (jamrek) yang harus ditaruh di Bank Jatim. "Dalam hal ini masih menunggu Pergub yang sekarang masih proses, kalau persyaratan lain kurang lebih sama," tutur Abdul Halim.

Namun hingga kini Pergub tak kunjung diterbitkan,  apakah masih menunggu kinerja Pansus hingga tuntas? "Tidak. Pergub tak perlu menunggu rekom Pansus. Kalau itu amanah PP mungkin masih menyelaraskan hal-hal teknis dengan Bank Jatim, sehingga tak ada permasalahan hukum di kemudian hari," tegasnya.

Pergub tersebut, lanjut Halim, juga masih berhubungan dengan Pergub yang dikeluarkan untuk pertambangan di Lumajang namun secara substansi beda. "Artinya izin pertambangan sekarang harus ada jamrek-nya. Kalau yang Lumajang itu demi berjalannya pembangunan infrastruktur," kata anggota Komisi D tersebut.

Seperti diberitakan, DPRD Kabupaten Jember mendesak Pemprov Jatim untuk mencabut izin pertambangan pasir besi PT Agtika Dwi Sejahtera (ADS) di Desa Paseban, Kecamatan Kencong.

"Izin tambang pasir besi di Desa Paseban diperpanjang hingga 2023 tanpa sepengetahuan anggota dewan, padahal semua pihak sepakat untuk menolak penambangan pasir di pesisir pantai selatan," kata Ketua DPRD Jember, Thoif Zamroni.

Menurutnya, pihak Dewan sudah menyampaikan hal tersebut kepada Pansus Pertambangan DPRD Jatim agar mendesak Dinas ESDM Jatim meninjau ulang izin PT ADS yang sudah diterbitkan hingga 2023. "Selama ini memang tidak pernah ada komunikasi tentang perpanjangan izin tambang pasir besi di Desa Paseban, namun sejauh ini masyarakat di pesisir pantai selatan itu menolak keras eksploitasi tambang di sana," ucap politikus Partai Gerindra Kabupaten Jember itu.

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved