Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Pansus Evaluasi Seluruh Izin Tambang

 
02 Februari 2016

Pansus Evaluasi Seluruh Izin Tambang

Panitia khusus (Pansus) Pertambangan DPRD Jatim akan mengevaluasi seluruh izin tambang di Jawa Timur. Mereka juga meminta Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) meninjau ulang izin tambang yang sudah dikeluarkan kepada para penambang. Desakan itu disampaikan Anggota Pansus pertambangan Abdul Halim menyusul laporan DPRD Kabupaten Jember atas beroperasinya PT. Agtika Dwi Sejahtera (ADS) di Desa Paseban, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember.

Padahal sebelumnya ada kesepakatan semua pihak untuk penghentian sementara tambang tersebut. Informasi yang dihimpun,izin tambang tersebut tidak hanya diaktifkan lagi. Tetapi bahkan diperpanjang oleh Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur hingga 2023. Ironisnya, perpanjangan izin tersebut juga tanpa sepengetahuan anggota DPRD setempat.

“Semua perizinan wajib dikaji ulang dengan berpegang pada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) No.43/2015 tentang evaluasi pengelolaan pertambangan. Kita akan mengevaluasi semua izin yang sudah keluar,” katanya, kemarin.

Sesuai Permen ESDM No 43/2015, kata Halim, izin yang dikeluarkan salah satunya harus ada Jaminan Reklamasi (Jamrek) yang harus ditaruh di Bank Jatim. “Dalam hal ini masih menunggu Pergub yang sekarang masih proses, kalau persyaratan lain kurang lebih sama,” tutur Ketua Fraksi Gerindra DPRD Jatim itu.

Namun, hingga kini Pergub tak kunjung diterbitkan, apakah masih menunggu kinerja Pansus hingga tuntas? “Tidak. Pergub tak perlu menunggu rekom Pansus. Kalau itu amanah PP mungkin masih menyelaraskan hal-hal teknis dengan Bank Jatim sehingga tak ada permasalahan hukum pada kemudian hari,”katanya.

Pergub tersebut, kata Halim juga masih berhubungan dengan Pergub yang dikeluarkan untuk pertambangan di Lumajang namun secara subtansi beda. “Artinya izin pertambangan sekarang harus ada jamrek-nya. Kalau yang Lumajang itu demi berjalannya pembangunan infrastruktur,” kata anggota Komisi D itu.

Diketahui,beberapa waktu lalu DPRD Kabupaten Jember mendesak Pemprov Jatim mencabut izin pertambangan pasir besi PT ADS di Desa Pesaban, Kecamatan Kencong. “Izin tambang Pasir Besi di Desa pesaban diperpanjang hingga 2023 tanpa sepengetahuan anggota Dewan. Padahal semua pihak sepakat menolak penambangan pasir di pesisir pantai selatan,” kata Ketua DPRD Jember, Thoif Zamroni.

Menurutnya, pihak Dewan sudah menyampaikan hal tersebut kepada Pansus Pertambangan DPRD Jatim agar mendesak Dinas ESDM Jatim meninjau ulang izin PT ADS yang sudah diterbitkan hingga 2023. “Selama ini memang tidak pernah ada komunikasi tentang perpanjangan izin tambang pasir besi di Desa Pesaban, namun sejauh ini masyarakat di pesisir pantai selatan menolak keras eksploitasi tambang disana,” ucap politikus Partai Gerindra Kabupaten Jember.

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved