Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Apa Kabar Pansus Pertambangan?

 
18 Februari 2016

Apa Kabar Pansus Pertambangan?

Misalnya, bagaimana hasil evaluasi atas izin tambang di Jawa Timur, serta apa rekomendasi Pansus atas praktik pertambangan yang saat ini masih terjadi di Jawa Timur.

Pansus memang sudah beberapa kali menggelar rapat, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke kawasan tambang termasuk juga konsultasi ke Kementrian Lingkungan Hidup (LH) beberapa hari lalu. Namun, hasilnya seperti apa, masih juga samar-samar.

Dikonfirmasi atas hal itu,  Ketua Pansus Pertambangan Ahmad Hadinuddin hanya menjawab pendek. "Kami ke Jakarta hanya belajar prosedur. penyusunan UPL/UKL (Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan) dan Amdal (Analisis Dampak Lingkungan Hidup)," katanya tanpa menjelaskan detil hasil konsultasi itu.

Demikian juga dengan Wakil Ketua Pansus Agus Dono Wibawanto. Saat dikonfirmasi mengenai progres Pansus, dia mengaku sedang ada pertemuan di Ngawi. Ketika ditanya terkait hasil Kunker Pansus ke Jakarta, dia berdalih data-datanya ada di Surabaya dan kunjungannya ke Ngawi terkait dengan Komisi E.

Untuk diketahui, Pansus Pertambangan sempat menjadi sorotan Ini lantaran kerja yang dianggap lamban. Apalagi, rekomendasi penghentian penambangan yang sempat dikeluarkan untuk eksplorasi di Jember juga tidak digubris para penambang. Penambangan tetap berjalan.

Atas hal ini, Ketua DPRD Jatim, Halim Iskandar meminta agar Pansus berkonsentrasi dulu terhadap tambang jenis galian C. "Tambang menjadi kontroversi karena di situ tempat duit banyak. Sirkulasi keuangan pertambangan di Jawa Timur mencapai triliunan rupiah. Itu pun hanya ngomong galian C hanya sirtu dan pasir" kata Halim.

Dia mengakui, selama ini perizinan yang ditangani pemeritah kabupaten dan kota sering tumpang-tindih. Lokasi perizinan berbeda dengan praktik eksplorasi. Belakangan, kewenangan izin pertambangan diberikan kepada Pemprov yang efektif berlaku pada 2017. "Masa transisi ini banyak masalah," ucapnya.

Saat ini pihaknya tengah berpikir keras agar kebijakan pertambangan pemprov tidak mematikan usaha pertambangan rakyat. "Mereka (rakyat) hidup dari tambang galian C. Justru hari ini yang agak krusial di situ," ujar Halim.

Jika persoalan tidak ditangani secara humanistik akan muncul masalah baru. "Saya berharap Pansus membuat rekomendasi, terutama penyelamatan warga masyarakat yang menempatkan pertambangan galian C itu sebagai urusan hidup,"katanya.

Bagaimana dengan galian B, seperti tambang emas? "Itu lebih sulit lagi. Jangan sekarang, ngelu. Pansus saya minta fokus dulu. Itu (tambang galian B) memang melibatkan masyarakat dari sisi tenaga kerja, tapi tidak semasif galian C (penambang) Galian C ini ada yang turun-menurun"pungkasnya. 

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved