Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Penambang Tradisional Kunjungi Pansus, Minta Diberikan Izin Menambang

 
23 Februari 2016

Penambang Tradisional Kunjungi Pansus, Minta Diberikan Izin Menambang

 

Ketatnya pengawasan pertambangan di Jawa Timur, paska tindak kekerasan terhadap Salim Kancil dan Tosan di Lumajang membuat tambang pasir tradisional mandek. Terlalu lama tidak bekerja, penambang pasir tradisional yang selalu dianggap illegal, Senin (22/2) siang mendesak  aktivitas pertambangan tradisional di buka kembali.

 

Permintaan ini, dilakukan Perwakilan tambang pasir tradisional ke Panitia Khusus (Pansus), agar kegiatan mereka tidak lagi dianggap illegal karena tidak ada izin resmi. 40 perwakilan penambang pasir tradisional terdiri dari Federasi Penambang tradisional dari 3 DAS aliran Lahar Rejali yang dikoordinatori oleh Fandi Al Baiti, dari DAS GLidik dengan Koordinator Didik Al Mas'udi dan DAS Mujur diwakili Mansur Hidayat.

 

Mansur Hidayat mengatakan selama ini, pihaknya selalu dihambat saat meminta izin ke Pemerintah, baik ke Pemerintah Daerah maupun ke Pemerintah Provinsi.  "Karena kami kalau mau nengajukan izin itu selalu dihambat, dan sekarang sudah berhenti di Dinas ESDM Pemprov Jatim," ujar Mansur Hidayat, saat melakukan hearing dengan Pansus Pertambangan di DPRD Jatim.

 

Mansur mengungkapkan, rakyat yang selama ini, sangat bergantung dengan pertambangan pasir tradisional tidak mengerti mengapa Dinas ESDM Pemprov Jatim tidak segera mengeluarkan izin. "Yang saya tahu karena tidak ada rekomendasi dari Bupati Lumajang. Sedangkan, Bupati Lumajang sejak awal tidak berpihak pada penambang tradisional," papar Mansur.

 

Lanjut Mansur, selama ini penambang tradisional yang secara turun temurun melakukan penambangan bersaing dengan penambang modern. Apalagi Pemerintah tidak memberikan perhatian terhadap nasib penambang tradisional. “Pengajuan ijin penambang tradisional tak kunjung di verfikasi  dan dibarengi dengan simpang siurnya rekomendasi baik dari Bupati maupun  ESDM Provinsi Jawa Timur,” keluhnya kembali.

 

Oleh karena itu, Mansur mendesak agar DPRD Jatim bisa memfasilitasi masalah itu. Sebab, saat ini terdapat 15 ribu penambang tradisional di 20 desa di Lumajang, yang tidak bisa melakukan aktivitasnya karena terkendala izin.

 

Sementara itu, anggota Pansus Tambang DPRD Jatim Agus Dono Wibawanto mengatakan, selama ini pihaknya sudah berusaha untuk melindungi penambang tradisional. Salah satunya dengan menambahkan sejumlah usulan dalam draf  Pergub Pertambangan.

 

"Isinya itu harus ada pembagian wilayah, atau mapping terkait pertambangan. Jadi garisnya jelas, mana yang boleh ditambang oleh penambang tradisional, mana yang boleh dikelolah oleh penambang modern," urai Agus Dono.

 

Meski demikian, Agus berjanji Pansus Tambang akan terus melakukan pengawalan masalah itu. "Tujuannya supaya saudara-saudara kita yang jadi penambang tradisional ini bisa terus melakukan aktivitasnya," tandas Agus Dono/

 

Pada kesempatan itu, Wakil Ketua Pansus Pertambangan DPRD Jatim, Agus Dono Wibawanto berjanji Pansus Tambang akan terus melakukan pengawalan . Apalagi jumlah tambang tradisional terus meningkat dan perlu dilakukan perlindungan. “Harus ada perlindungan terhadap penambang tradisional dalam Pergub Jatim. Diantaranya harus ada pembagian wilayah, atau mapping terkait pertambangan. Dengan begitu jelas, wilayah mana boleh ditambang oleh penambang tradisional, dan lokasi yang dikelolah penambang modern," ujar dia.

 

Pada kesempatan yang sama, ketua DPRD Jatim Abdul Halim Iskandar menyampaikan harusnya ada Peraturan Gubernur (Pergub) pergub tentang pertambangan dengan mempertimbangkan keterlibatan ijin pertambangan tradisional. Karena keberadaan pertambangan tradisional harus tetap diselamatkan. “Sebab pertambangan tradisional yang selama ini mulai tergerus atau terpinggirkan dengan tambang modern dengan modal tinggi,"ujarnya. (Hidayat)

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved