Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Pansus Rekomendasikan Pertambangan Tradisional Dimasukan Pada Pergub

 
23 Februari 2016

Pansus Rekomendasikan Pertambangan Tradisional Dimasukan Pada Pergub

Panitia khusus (Pansus) Pertambangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur meminta dan memberikan rekomendasikan kepada Pemerintah Provinsi agar pertambangan tradisional atau galian C juga dimasukan dalam salah satu draf soal Peraturan Gubernur (Pergub) Jatim yang saat ini dalam proses pembahasan oleh Pemprov Jatim.

Wakil Ketua Pansus Pertambangan DPRD Jatim, Agus Dono Wibawanto ditemui usai hearing dengan penambang tradisional di DPRD Jatim, Senin (22/2) mengatakan tambang tradisional di Jatim saat ini jumlahnya mulai meningkat dan perlu dilakukan perlindungan terhadap penambang tradisional tersebut dalam Pergub Jatim.

"Isinya itu harus ada pembagian wilayah, atau mapping terkait pertambangan. Jadi garisnya jelas, mana yang boleh ditambang oleh penambang tradisional, mana yang boleh dikelolah oleh penambang modern," ujar Agus Dono politisi asal Fraksi Demokrat Jatim.

Meski demikian, Agus Dono berjanji Pansus Tambang akan terus melakukan pengawalan masalah itu. "Tujuannya supaya saudara-saudara kita yang jadi penambang tradisional ini bisa terus melakukan aktivitasnya,"ujarnya.

Dalam pembahasan masukan draf untuk Pergub Pertambangan ini langsung dipimpim oleh Ketua DPRD Jatim A. Halim Iskandar yang juga dihadiri oleh ESDM, dan Perwakilan Tambang Tradisional dari Kabupaten Lumajang yang digelar di banmus DPRD jatim, Senin (22/2).

Sementara itu A. Halim Iskandar berharap Pergub tentang Pertambangan ini segera disusun dengan mempertimbangkan dan juga melibatkan ijin pertambangan tradisional. "Ijin Pertambangan tradisional ini harus dilibatkan dan dimasukan dalam pergub, ini membuktikan bisa menyelamatkan  pertambangan tradisional yang selama ini mulai dengan tergerus atau terpinggirkan dengan tambang modern  yang memiliki modal tinggi,"ujarnya.

Koordinator Penambang Tradisional Lumajang, Mansur Hidayat saat melakukan hearing di DPRD Jatim, mengatakan penambang pasir tradisional asal Lumajang, mendesak agar mereka segera diberikan izin untuk melakukan aktivitas pertambangan di sejumlah desa. Sebab, selama ini aktivitas mereka selalu dianggap illegal karena tidak ada izin resmi.
"Karena kami kalau mau nengajukan izin itu selalu dihambat, dan sekarang sudah berhenti di Dinas ESDM Pemprov Jatim,"ujarnya.

Menurutnya, saat ini terdapat 15 ribu penambang tradisional di 20 desa di Lumajang, yang tidak bisa melakukan aktivitasnya karena terkendala izin. "Yang saya tahu karena tidak ada rekomendasi dari Bupati Lumajang. Sedangkan, Bupati Lumajang sejak awal tidak berpihak pada Penambang Tradisional,"ujarnya. (Panca)

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved