Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Pengambil Kebijakan di Lumajang Harus Tegas

 
25 Februari 2016

Pengambil Kebijakan di Lumajang Harus Tegas

Anggota Panitia Khusus (Pansus) Pertambangan DPRD Jatim, Thoriqul Haq meminta siapapun pengambil kebijakan di Lumajang agar tegas terkait penambangan pasir dipesisir selatan yang hingga kini masih dilakukan. Sebelumnya, Tosan mengungkapkan masih ada pencurian pasir yang dilakukan pada malam hari untuk dipindahkan ke aliran sungai lewat kesaksiannya dalam persidangan pembunuhan Salim Kancil di Pengadilan Negri (PN) Surabaya, Kamis (25/2). “Saya juga mendapatkan informasi serupa. Itu soal pelanggaran hukum yang nyata-nyata dan tak sepatutnya terjadi di Lumajang,” katanya disela persidangan.

“Ini konteksnya penegakkan hukum, bahkan aturannya. Saya kira tak ada pilihan lain, kecuali, siapapun yang mengambil kebijakan di Lumajang, saya mohom dengan hormat untuk tegas.” Thoriq menuturkan, dirinya mendengar sekian banyak pengusaha pasir yang diam-diam melakukan kerjasama dengan oknum dari para pengambil kebijakan di Lumajang untuk meraih keuntungan sendiri. “Kita ini sedang mengatur semua aturan yang memberikan batasan-batasan terhadap semua pihak yang berkenaan dengan pengelolaan pasir, tetapi nyata-nyata masih ada pelanggaran hukum,” ujar anggota DPRD Jatim dari Dapil IV (Lumajang-Jember) tersebut.

Apalagi,lanjutnya ini selalu berulang di Lumajang. “Saya resah dengan kondisi ini . Bayangkan, bagi masyarakat yang seharusnya pasir yang menjadi berkah malah menjadi musibah. Saya mohon dengan hormat untuk melakukan hal yang benar berkenaan dengan siapa yang melanggar aturan, melanggar hukum , jangan ini di permainkan.”

Jika masih ada yang melakukan pelanggaran hukum dan di biarkan, tegas Thoriq, akibatnya akan semakin memperburuk keadaan sekaligus mencari masalah baru,

Lantas, bagaimana langkah Pansus yang merekomendasikan agar penambangan di seluruh pesisir selatan di tutup?  “Langkah Pansus itu membuat rekomendasi sekaligus menetapkan regulasi. Sekali lagi, ini konteksnya soal penegakan hukum karena aturannya sudah ada ,” jelasanya.

Hari ini, lanjut Thoriq, ada banyak orang yang di evaluasi izinyannya untuk pengelolaan sekaligus penambangan pasir, tapi faktanya meraka tetap melakukan penambangan. “Tidak boleh, sudah ada aturannya, ada kejelasan regulasinya. Tapi fakta di lapangan terjadi hal-hal yang masih melanggar hukum,” tuntas Ketua Komisi  C DPRD Jatim itu.

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved