Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Baperda DPRD Jatim Rembuk Raperda Perlindungan Nelayan

 
10 Maret 2016

Baperda DPRD Jatim Rembuk Raperda Perlindungan Nelayan

Demi mematangkan Raperda Inisiatif terkait Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Jawa Timur, Baperda (Badan Pembentukan Peraturan Daerah) DPRD Provinsi Jawa Timur mengajak Dinas Perikanan Provinsi Jawa Timur, Kemenkumham, Tenaga Ahli Komisi beserta jajaran eksekutif lainnya membahas usulan raperda inisiatif dari Komisi B Perekonomian. Kamis (10/3) di ruang Baperda.

DR. H.M. Noer Soetjipto, anggota Komisi B Jatim ini mengatakan, masalah komplek yang dialami oleh para nelayan Jawa Timur ini nampaknya begitu besar, namun demikian dia mengusulkan agar Raperda Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan Nelayan sebaiknya di pisahkan, tujuanya supaya tidak terjadi silang pendapat .” sejak turunnya Peraturan Menteri Perikanan nampaknya nasib nelayan cukup memprihatinkan, sehingga Komisi B Jatim melahirkan Perda tersebut.” Katanya

Tidak hanya itu saja, Komisi B begitu memperjuangkan nasib para Nelayan bahkan Pimpinan Komisi ingin mendatangi Kementerian Perhububungan Pusat.

Ketua Baperda DPRD Jatim Ahmad Heri, selaku Pimpinan rapat mengatakan, kekayaan laut di Jatim yang begitu besar ini, harus kita kelola sedemikian rupa, dimanfaatkan untuk mensejahterakan masyarakat tentunya, “jangan sampai ada Nelayan asal negara lain mencuri ikan di perairan kita.” Katanya

Politisi asal Fraksi Nasdem Hanura, itu menambahkan di Indonesia sendiri masih langka punya Perda Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, namun demi kesempurnaan Perda itu kita harus meminta masukan kritikan dari berbagai stalke holder, dari usulan Dinas Perikanan Provinsi Jawa Timur sendiri juga mendesak agar melahirkan Perda ini.

Kepala Biro Hukum Setda Prov Jatim dalam pertemuanya menambahkan, Rancangan Perda inisiatif dari Komisi B Jatim ini nanti kita lihat secara kajian substansifnya dulu, nelayan juga bagian dari petani, oleh sebab itu Perda ini akan sangat bermanfaat jika ada klasifikasi regulasi, pasalnya ada satu sisi perbedaan antar nelayan tradisional, dan buruh nelayan.

”Masyarakat di pesisir pantai Jawa Timur itukan mayoritas berprofesi jadi nelayan tangkap dan nelayan budidaya.” Menurutnya sebaiknya untuk mengetahui para nasib buruh nelayan atau nelayan kecil sebaiknya ada regulasi yang mengatur asuransi keselamatan, asuransi jiwa, sehingga apa yang menjadi objek sasaran perlindungan adalah badi nelayan kecil. “jika nanti pemerintah memberi bantuan subsidi bagi nelayan agar benar-benar tepat sasaran.” Paparnya

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved