Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Dewan, Godok Perda Perlindungan Tenaga Kerja Hadapi MEA.

 
11 Maret 2016

Dewan, Godok Perda Perlindungan Tenaga Kerja Hadapi MEA.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur membuat Perda. Hal ini di landasi dalam hal menghadapi era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Bahkan demi eksistensi kepada masyarakat Jatim, dua Komisi di DPRD Jatim yakni Komisi E yang membidangi kesra, serta Komisi A yang membidangi hukum dan pemerintahan saling berebut untuk membahas Raperda tentang Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja lokal dan Tenaga Asing di Jatim.

Suli Da’im selaku Wakil Ketua komisi E DPRD Jatim, mengatakan, kontrak politik Gubernur Jatim lah yang membuat lahirnya Perda Perlindungan Tenaga Kerja tersebut berawal, Soekarwo bersama dengan para serikat buruh pada peringatan Hari Buruh tahun lalu (2015). Bahkan buruh juga sempat menyodorkan naskah akademis ke Eksekutif. "Setelah disepakati kontrak dengan membuat regulasi Perlindungan Tenaga Kerja, terutama menghadapi MEA, buruh menagih janji Gubernur agar segera dibahas," kata Suli, di Surabaya, Senin (7/3/2016)

Setelah itu, Dewan difasilitasi oleh Pemerintahan Provinsi (Pemprov.) untuk melakukan koordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Penduduk (Disnakertransduk) Jatim. Pada Jum'at (26/2/2016) Biro Hukum Setdaprov dan Disnakertransduk Jatim menyerahkan naskah akademis ke DPRD. Namun, ketika rapat Badan Musyawarah (Banmus), tiba- tiba sudah ada usulan raperda tersebut dari Komisi A.

"Tentunya Komisi B kaget Jadi kita clearkan agar jangan dibahas dulu, dan Pimpinan sepakat ditunda untuk mempertemukan Komisi E dan A. Tetapi tidak ada tindaklanjut guna menclearkan raperda itu," ungkapnya.

Politisi   asal   Partai  Amanat Nasional (PAN) jatim itu menegaskan, bahwa sesuai Tata tertib (Tatib) DPRD Jatim di No 1/2014 Pasal 128, pembahasan raperda harus sesuai tupoksi Komisi. Jika diusulkan dari lintas Komisi, tidak perlu disebutkan Komisi pengusul.”Kalau lintas Komisi ya dibuatkan Pansus saja. Di Banmus sudah jelas itu dari Komisi A," tegasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Jatim, Freddy Poernomo juga menegaskan, bahwa menjadi anggota dewan itu harus rajin membaca. Freddy juga tidak ingin anggota dewan itu komentar saja, tetapi tidak memahami sebuah aturan."jangan komentar saja, nanti kalau keliru malah malu-maluin. DPRD itu harus rajin membaca terutama regulasi,"tutur Freddy.

Dalam tatib Dewan pasal 121 dan 128 sudah jelas bahwa Raperda boleh usulan anggota Komisi atau gabungan Komisi . Hal itu juga dipertegas oleh PP 10/2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD pasal 84 dan 86, Permendagri 1/2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, serta UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah."Di aturan itu sudah jelas, bukan kita mau merebut perda. Kalau Komisi E mau bahas tidak masalah, yang terpenting jangan matikan aspirasi terhadap anggota lainnya,"ujarnya.

Dia juga menambahkan, sesuai tahapan usulan, raperda diterima atau ditolak itu tergantung dari pimpinan Dewan. Apakah akan dibahas oleh Komisi pengusul, Komisi terkait, ataukah pansus. Mantan Ketua Badan Legislasi itu, dalam tatib itu tidak disebutkan bahwa perda harus dibahas oleh komisi terkait. Mengingat penunjukkan Komisi pembahas raperda tergantung pimpinan dewan,’'Logikanya ya Komisi E. tapi dibahas Pansus atau Komisi pengusul tidak masalah," tuturnya.

Politisi asal Partai Golkar itu juga mengakui pembahasan Raperda tidak harus oleh Komisi terkait sudah biasa sejak dirinya menjadi ketua banleg. Bahkan sebelumnya Komisi A di era kepemimpinan Sabron Djamil Pasaribu juga pernah membahas Raperda Rendemen Tebu."Dulu Pak Sabron waktu menjadi Ketua Komisi pernah bahas rendemen tebu, Komisi B tidak ada masalah. Saya sangat sedih kalau Dewan itu tidak rajin membaca," pungkasnya.

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved