Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Pansus Tambang Pertanyakan Jaminan Reklamasi

 
26 Maret 2016

Pansus Tambang Pertanyakan Jaminan Reklamasi 

Panitia Khusus (Pansus) Pertambangan DPRD Jatim menyayangkan belum ada kejelasan jaminan terkait reklamasi lahan pertambangan yang mengancam kelestarian lingkungan di Jawa Timur.  

Sejauh ini, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Timur, belum memberikan data kongkrit berapa banyak perusahaan tambang nakal di Jawa Timur yang mempermainkan Jaminan Reklamasi (Jamrek).  Padahal, hasil inventarisir Pansus, menemukan banyak kejanggalan. Sebab, selama ini Pemerintah yang harus menanggung biaya reklamasi serta kerusakan lingkungan hidup akibat pertambangan

Wakil Ketua Pansus Pertambangan Agus Dono Wibawanto mengatakan, fokus hearing dengan SKPD di lingkungan Pemprov Jatim adalah menyangkut masalah jaminan reklamasi paska eksploitasi tambang selesai dilaksanakan.  Sebab, banyak perusahaan tambang yang sengaja mempermainkan kebutuhan anggaran untuk jaminan reklamasi.

Anehnya, sejauh ini Dinas ESDM Jatim terkesan enggan dan masih menutup-nutupi nama-nama perusahaan pertambangan yang diduga telah melakukan perusakan lingkungan.

“ESDM masih menjanjikan, kami menunggu data perusahaan yang sengaja melanggar dan merugikan lingkungan,” terang Agus Dono.

Politisi Partai Demokrat ini, menyampaikan jangan sampai paska eksploitasi tambang, lokasinya dibiarkan begitu saja.”Sehingga terjadi kerusakan lingkungan dan menjadi tanggungan pemerintah untuk mereklamasi," ujar dia.

Pertimbangan lainnya, kata Agus Dono Jamrek pertambangan biasanya dibikin perusahaan tambang yang sudah mengantongi Ijin Usaha Pertambangan (IUP) melalui pihak konsultan. Sebab Pemerintah selama ini, hanya terima matang data Jamrek dari perusahaan tambang. “Sehingga tidak bisa memastikan sudah sesuai atau tidak  besaran jaminan reklamasi dengan kerusakan lingkungan yang diakibatkan penambangan," ungkapnya serius.   

Senada, Renville Antonio anggota Pansus Pertambangan mendesak Dinas ESDM Jatim supaya bisa memberikan data jaminan eksplorasi. Sehingga pengelolaan tambang, bisa  dihitung nilai kelayakan dan kepatutan jaminan reklamsi, berdasarkan luasan pertambangan yang dieksploitasi.

Renville juga berharap dengan adanya kepastian jaminan reklamasi, perusahaan tambang menjadi tidak lari dari wilayah Jatim. Ia juga menyarankan supaya pemerintah melibatkan BUMD milik Jatim untuk pertambangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi. (Hidayat)

 

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved