Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

APBD Jatim Siapkan Dana Hibah Rp. 5,1 Triliun

 
04 April 2016

APBD Jatim Siapkan Dana Hibah Rp. 5,1 Triliun

Alokasi dana hibah yang tercantum dalam APBD 2016 sebesar Rp.5,1 triliun dipastikan terserap optimal di masyarakat, setelah turunnya Permendagri Nomor 41/2016 tentang Penerima Dana Bantuan Sosial (Bansos).

Meski ada sejumlah catatan, pemberian Dana Hibah dapat langsung diberikan dengan nilai sebesar Rp.20 juta setiap kegiatan. Sementara untuk yang menerima Rp.50 juta keatas syaratnya harus memiliki badan hukum yang dikeluarkan oleh DepkumHam.

Wakil Ketua DPRD Jatim Achmad Iskandar mengaku, jika untuk kelompok masyarakat (Pokmas) dana hibahnya diserahkan Satuan Kerja (Satker) di masing-masing SKPD. “Dan rata-rata mereka menerima dana hibah maksimal Rp.20 juta,” terang Achmad Iskandar.

Sementara untuk  penerima dana hibah Rp.50 juta keatas, syaratnya harus memiliki Badan Hukum yang dikeluarkan pleh DepkumHam. Hal ini, sesuai dengan aturan seperti putusan Permendagri nomor 41/2016 sebagai revisi dari Permendagri Nomor 52/2015 sebagai turunan dari UU 23/2014 tentang Penerima Dana Bansos atau yang lebih dikenal dengan Dana Hibah.

Terpisah, Anggota DPRD Jatim lainnya, Hamy Wahjunianto mengaku tak terlalu risau dengan munculnya revisi Mendagri. Sebab, konstituen yang selama ini, mendapatkan Dana Hibah  dari Pemerintah rata-rata Yayasan dan sudah memiliki Badan Hukum.

“Masalah tersebut sudah dipikirkan sejak 2011 lalu. Dan untuk tahun 2016 ini yang saya usulkan  adalah Yayasan yang memiliki usia minimal 3 tahun. Jadi saya pribadi tidak ada masalah dengan Permendagri yang lama 52/2015,’’tegas politikus asal PKS ini.

Sejumlah anggota DPRD Jatim menyambut baik turunnya Permendagri 41/2016.  Anggota DPRD Jatim dari Fraksi Partai Gerindra Abdul Halim mengaku gembira, karena program pembangunan yang digagas bisa berjalan.

“Pemerintah yang selama ini sulit menembus hingga wilayah pelosok tetap akan berjalan. Apalagi permintaan mereka tidaklah berlebihan. Paling tidak untuk  Pavingisasi, pembangunan Masjid/Mushola hingga perbaikan irigasi. Paling tidak  masyarakat khususnya yang berada di pelosok Desa bisa menerima akses pembangunan yang diambilkan dari APBD terserap secara optimal,’’ tandas Halim. (Hidayat)

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved