Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Pansus Tambang Soroti Jaminan Reklamasi

 
24 Maret 2016

Pansus Tambang Soroti Jaminan Reklamasi

Panitia Khusus Pertambangan DPRD Jawa Timur mulai mendalami persoalan Jaminan Reklamasi (Jamrek) Pertambangan di Jawa Timur. Sebab  berdasarkan hasil inventarisir Pansus banyak ditemukan kejanggalan, sehingga perlu dilakukan pendalaman dan dicarikan solusi agar Pemerintah tak terus menanggung biaya Reklamasi serta kerusakan lingkungan hidup akibat pertambangan.

Wakil Ketua Pansus Pertambangan DPRD Jatim, Agus Dono Wibawanto mengatakan fokus hearing dengan SKPD di lingkungan Pemprov Jatim adalah menyangkut masalah Jaminan Reklamasi paska eksploitasi tambang selesai dilaksanakan. “Tujuannya jangan sampai paska aksploitasi tambang lokasinya dibiarkan begitu saja, sehingga terjadi kerusakan lingkungan dan menjadi tanggungan pemerintah untuk mereklamasi,” ujar Politisi asal Partai Demokrat.

Pertimbangan lainnya, kata Agus Dono Jamrek pertambangan biasanya dibikin perusahaan tambang yang sudah mengantongi Ijin Usaha Pertambangan (IUP) melalui pihak konsultan, “Pemerintah selama ini hanya terima matang data Jamrek dari perusahaan tambang sehingga tidak bisa memastikan sudah selesai atau tidak besaran Jamrek dengan kerusakan lingkungan yang diakibatkan penambangan,” ungkapnya.

Senada, Renville Antonio anggota Pansus Pertambangan menambahkan bahwa Pansus akan minta data Jamrek dari Dinas ESDM Jatim supaya bisa dihitung nilai kelayakan dan kepatutan Jamrek berdasarkan luasan pertambangan yang dieksploitasi. “Prinsipnya, Pansus ingin nantinya Pemprov membuat aturan baku Jamrek bagi perusahaan yang mengajukan ijin usaha pertambangan di Jatim dengan mengedepankan manfaat jangka pendek dan jangka panjang serta dampak kerugian jangka pendek dan jangka panjang,” jelas Wakil Ketua Komisi C DPRD Jatim ini.

Di sisi lain, Renville juga berharap dengan adanya kepastian jaminan reklamasi, perusahaan tambang menjadi tidak lari dari wilayah Jatim. Ia juga menyarankan supaya Pemerintah melibatkan BUMD milik Jatim untuk pertambangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi. “PT PJU yang core bisnisnya dibidang pertambangan sebaiknya dilibatkan dalam usaha pertambangan di Jatim bisa meningkat,” tuturnya.

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved