Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Jamrek Murah, Masyarakat Dirugikan

 
28 Maret 2016

Jamrek Murah, Masyarakat Dirugikan

Rendahnya biaya Jaminan Reklamasi (Jamrek) dikeluhkan kalangan DPRD Jatim, pasalnya dengan biaya sangat murah ternyata masyarakat di sekitar lokasi tambang yang menanggung kerugian. Belum lagi dampak terhadap lingkungan dipastilkan sangat meresahkan masyarakat.

Atas kondisi tersebut, Pansus Pertambangan DPRD Jatim mendesak agar kedepan juga dibentuk semacam Badan yang melakukan pengawasan terkait pertambangan di sejumlah daerah di Jatim. Anggota Pansus Pertambangan DPRD Jatim, Anik Maslachah menyebut bila di tahun 2016 terdapat 15 titik izin pertambangan di Jatim.

Sayangnya, dari 15 titik itu angka Jaminan Reklamasi yang diserahkan ke Pemerintah hanya Rp.1,7 Miliar. Tentu saja itu angka yang sangat kecil disbanding dengan dampak eksploitasi lahan yang dilakukan. “Dari 15 titik tambang angka Jamreknya hanya Rp1,7 miliar. Padahal, sebagai contoh di Samarinda tambang Batubara untuk 1 titik saja jamreknya mencapai Rp1,5 triliun,” ungkapnya.

Politisi asal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menegaskan, rendahnya angka Jamrek itu tidak sebanding dengan resiko yang diterima masyarakat sebagai imbas dari eksploitasi lahan yang dilakuakan perusahaan tambang.

Tidak hanya itu, angka yang terlalu kecil juga berimbas pada proses reklamasi yang pasti tidak akan dilakukan sesuai prosedur, bahkan pihak pengusaha juga bisa seenaknya dan tidak bertanggungjawab, padahal dampak eksploitasi akan merusak lingkungan.

“Kecilnya Jamrek itu dikarenakan selama ini tidak ada rumusan baku penghitungan penentuan angka Jaminan Reklamasi, ironisnya lagi yang menentukan malah pihak ketiga yaitu kontraktor dari pengusaha tambang, imbasnya mereka bisa seenaknya sendiri dalam menentukan angka, apalagi tidak ada pengawas atau konsultan pembanding dari pemerinta,” ujarnya.

Anik menambahkan, pemerintah pusat harus membuat ruusan baku penentuan jamrek, dan Pemprov Jatim harus memiliki konsultan pembanding penentuan angka jamrek sekaligus memiliki badan pengawas pertambangan untuk menangani proses perizinan sampai tahap reklamasi, karena saat ini perizinan tambang menjadi wewenang Pemprov.

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved