Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Pansus Minta LKPJ Gubernur Dilanjutkan

 
05 April 2016

Pansus Minta LKPJ Gubernur Dilanjutkan

                                 
Panitia Khusus (Pansus) DPRD Jawa Timur meminta Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jatim ditindak lanjuti pembahasannya. Pansus beralasan, LKPJ Gubernur sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.

 

Ketua DPRD Jatim, Abdul Halim Iskandar mengatakan dalam pembahasan LKPJ Gubernur Jatim 2015, Legislatif tetap kritis, dengan melakukan pendekatan kelembagaan, dan pendekatan urusan yang menjadi kewenangan daerah.

 

"Kami tetap kritis terhadap LKPJ, karena kami ingin memperkuat kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dimasa mendatang,"tegasnya Abdul Halim Iskandar, Politisi asal Fraksi PKB Jatim.

 

Pada ksempatan yang sama, juru bicara Pansus LKPJ DPRD Jatim Aufa Zhafiri mengatakan, pembahasan LKPJ harus tetap mengedepankan delapan indikator kinerja utama, yaitu diantaranya prosentase tingkat pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapat versi bank dunia, prosentase tingkat kemiskinan, dan indeks pembangunan manusia (IPM). "Dengan 8 indikator tersebut diharapkan Pemprov dalam menyelenggarakan Pemerintah Daerah mempunyai daya tanggap dan respon yang cepat terhadap dinamika perubahan politik, ekonomi, sosial, dan budaya serta keamanan dan ketertiban yang terjadi," ujarnya


Lebih lanjut sebelum dilanjutkan pembahasan pihaknya menyampaikan ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan, yaitu terkait dokumen LKPJ random sampling masih terdapat inkonsistensi penyajian data laporan kinerja menyangkut persentase distribusi pengeluaran pendudukan Jatim 2014 dan 2015.


Kedua, LKPJ Gubernur Jatim 2015 juga harus mampu menyajikan informasi capaian kinerja utama masing - masing kabupaten/kota dalam bentuk tabel atau diagram, sebagaimana LKPJ tahun sebelumnya. 


"Hal ini terutama untuk melihat dan memperbandingkan kondisi, capaian, kesenjangan, dan rangking kinerja pembangunan antat daerah kabupaten/kota di Jayim," tegas Aufa.

 

Gubernur Jatim Soekarwo dalam pembacaan LKPJ mengatakan mengatakan penyusunan Laporan LKPJ ini sudah berpedoman pada nomer 3 tahun 2007, pasal 15 - 23 khususnya pasal 16 yang menyatakan bahwa LKPJ Gubernur disusun berdasarkan Rencana kerja Pembangunan Daerah (RKPD).


Lebih lanjut ia menjelasakan pengukuran kinerja terhadap LKPJ 2015 menggunakan delapan indikator kinerja utama (IKU), yaitu prosentasi tingkat pertumbuhan ekonomi, Prosentase tingkat pengangguran terbuka, Indeks Disparitas Wilayah, dan Indeks Pembangunan Manusia, Indeks Pembangunan Gender dan Kualitas air. "LKPJ ini diharapkan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Jatim untuk meningkatkan kesejahteraan yang lebih baik sebelumnya, utamanya bagi masyarakat yang masih tergolong rendah, "ujarnya. (Hidayat).

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved